Saya pikir masalah nikah siri yang banyak diminati oleh masyarakat termasuk bupati Aceng adalah salah satu solusi untuk berpoligami krn kalau dilakukan poligami tentunya banyak persyaratan yang hrs dilengkapi salah satunya mengajukan permohonan poligami ke PA. Sedangkan dengan nikah siri tdk terlalu banyak persyaratan. Satu hal yang perlu di catat bahwa kemudahan nikah siri itu sendiri yg membuat banyak diminati masyarakat. Kesan dimasyarakat kita bahwa nikah siri itu cukup dengan wali, 2 orang saksi dan mahar. Kalau unsur itu sdh ada maka nikahnya boleh dilangsungkan. Lalu kemudian orang yg bertindak menikahi nikah siri selama ini tdk mendapat sangsi hukum krn itu sangsi hukum perlu ditegagakan baik sangsi sosial maupun pidana. Saatnya kt dorong untuk itu sehingga dpt meminimalisir praktek nikah siri yg marak terjadi di masyarakat kita.

Kendati Disepakai bahwa Nikah Sirri tidak "Syar'i", namun tidak semua yang tidak Syar'i (ada unsurnya ygb tdk syar'i) cukup untuk menjadi alasan mengunggah bahwa nikah itu tidak sah...
Oleh Karena itu, yang kita perlukan sekarang adalah bagaimana menghadirkan kajian utuh yang sanggup menggodok pencatatan nikah sebagai bagian/unsur fundamental dr nikah sehingga dgn itu nikah tdk tercatat dpt dinyatakan tdk sah. Semata Mudharat nikah sirri saja, agaknya blm mampu mngusik keabsahan nikah tdk tercatat.

bagaimanapun pencatatan (ps 2) adalah perintah UU negara yang selayaknya ditaati oleh setiap warga negara. apabila ada seorang pejabat negara yang digaji oleh negara yang seharusnya (menjadi contoh utk) melaksanakan UU, tetapi justru dengan pongah (maaf) melecehkan UU maka wajar apabila jabatannya tsb dicopot

Saya setuju sekali jika pencatatan sebagai salah satu syarat sah nikah..menurut saya penulis lebih tegas lagi memberikan judulnya karena ini persoalan hukum yang tidak akan terpisah dari halal, haram, makruh, mubah dan sunnah bukan persoalan etika yang tidak syar'i atau islami ..maka menurut saya judul yang pas adalah "NIKAH SIRRI TIDAK LAGI HALAL TETAPI HARAM",,madhara t sering kali dijadikan "ilat" bagi keharaman sebuah persoalan secara kasuistik seperti haramnya nikah bagi orang yang sadar dirinya impoten atau memiliki penyakit menular yang membahayakan...

Negara indonesia adalah negara hukum, hal ini sudah diperjekas dan dipertegas oleh negara kita. Jadi tidak ada alasan, untuk tidak menikah resmi. Elemen pemerintah kita sudah sesuai dengan hierarki2 yang sesuai dengan tupoksi masing2. Tidak ada alasan untuk mengatakan "KAMI AWAM HUKUM"

Hal itu tidak berlaku lagi, karena masyarakat dianggap tahu dengan hukum.
Saya selaku JSP sering menemukan masyarakat yang mengeluh dilapangan , mereka mengatakan"TIDA K ADA SOSIALISASI KEPADA KAMI". Apa lagi mengenai urusan menikah dikantor KUA sangat rumit dan mahal. Makanya Nikah siri lebkh efektif dan hemat biaya. Terang mereka begitu. Kemudian saya jelaskan, siapa bilang urusan di KUA sulit? Apa lagi saya sudah melewati hal tersebut. Hanya saja masyarakat tidak mau menjalani prosedur yang telah ditetapkan oleh aparatur pemerintah setempat. Masyarakat tidak mau memanfaatkan aparatur yang ada disekeliling mereka. Kita contohkan saja, ketua RT atau wali korong, ini adalah salah satu aparatur terendah dalam pemerintahan, jika saja masyarakat mau menjalani prosedur, maka masyarakat akan menemui jalan keluaruntuk sebuah urusan, khususnya urusan menikah. Pasti ketua rt bisa memberikan arahan dan jalan atau langkah-langkah yang harus ditempuh oleh warganya.
Mustahil sekali bila para penyuluh hukum harus menemui satu per satu masyarakat hanya untuk memberikan penyuluhan-peny uluhan hukum, apa kerja penyuluh hukum itu satu ini? Tentu tidak. Jadi disinilah peran ketua rt dan ketua rw setempat yang selalu berkesinambunga n dengan lurah setempat. Maka tidak mungkin hukum tidak sampe ke lapisan masyarakat, karena setiap periode, pihak keluarahan setempat selalu mengadakan berbagai macam sosialisasi apapun, termasuk sosialisasi hukum sendiri. Dan setuju dengan penulis, kalau masyarakat yang tidak mampu atau miskin, buat gebrakan nikah prodeo. Karna di pengadilan agama saja cerai prodeo berlaku, apa lagi untuk nikah prodeo. Namun hal ini tentu harus melampirkan bukti2 otentik, agar tidak terjadi penyimpangan dakam pengurusan nantinya.

Saran :
Sanksi tegas kepada pihak yang melakukan nikah siri atau nikah dibawah tangan atau anpa izin dari istri pertama, karena selama ini hukum masih lemah bagi kaum yang tertindas, apalagi perempuan.

terus terang sy g membolehkan secara mutlak perkawinan siiri, tpi perlu pemerintah, negara memahami sebabakibat terjadinya kawin sirri, memurut sy kebanyakan kawin sirri terjadi krn prosedur poligami amat susah, krn itu sebaiknya semua aturan2 yg mempersulit terlaksananya poligami perlu ditinjau ulang, apalgi yg melanggar hak asasi manusia, misalnya pp yg melarang pns sebagai isteri ke 2,3 dst. Pns wanita itu butuh jg kawin, tanpa perlu dibatasi siapa yg mengawininya, harus disamakan dg wanita lainnya boleh jadi istri k2,3 dst, apa bedanya dg wanita lain, bahkan dari segi ekonomi dan sosial wanita pns justru lbh patut jadi obyek poligami, sekali lg ini pelanggaran hak asasi manusia.

kalo mau membahas hukum, seyogyanya kuasai dulu nash-nash syariah dan metodologi ijtihad. Tanpa itu sulit untuk menetapkan sebuah hukum.

Jika anda menganggap nikah sirri tidak sah, apakah hubungan badan mereka termasuk perbuatan zina? apakah anda berani menetapkan demikian?

Lebih baik saudaraku Mujahid dan Anwar membuat sebuah artikel untuk menanggapi artikel ini, jangan hanya bisa mencerca.
Cara yang demikian lebih akademis dan tidak asbun. Terima kasih.