semoga pimpinan kita memperhatikan nasib jajaran kepaniteraan khususnya para PP, kode etik hakim ada, kode etik Panitera ada, Hakim tidak ada hambatan utk naik pangkat ke IV/a, b. c. bahkan d meskipun ijazahnya S 1 ,para PP tidak bisa ke IV/a kecuali pemegang S 2 dan setelah itu tok mentok

toeri pak....!, sampai kiamat tak akan pernah terwujud, ini Indonesia pak...

Memang sudah saatnya kita membangun konsep kebersamaan yang universal apalagi masalah pangkat dan nasib dijajaran kepaaniteraan dan kesekretariatan , kalau tidak , tentu kesenjangan demi kesenjangan akan membuat kegalauan dan kepincangan dalam berfikir, yang akhirnya akan muncul sifat egoistik dan mementingkan diri sendiri, semoga usaha bapak-bapak kita tersebut membuahkan hasil. Aminnnnn....

Dengan adanya tulisan ini mudah-mudahan pimpinan kita di Mahkamah Agung memperhatikan nasib jajaran kepaniteraan khususnya para Panitera Pengganti, dimana Penitera Pengganti yang tamatan S1 tidak bisa naik pangkat ke IV/a, dan mudah-mudahan kedepan kepangkatan Panitera Pengganti naik terus, amiin.

katany...lembag a Pengadilan milik Hakim bukan PP atw JSP..terbukti di MA sendiri yg memegang jabatan panitera muda itu adalah hakim. meski sdh ada wacana itu akan dirubah..tp mo sampai kapan???? dn ttg pangkat dan golongan serang hakim berijazah S1 sj bs muluuuus sampai gol. IV a/e...sdg Panitera Pengganti yg berijazah S1 MENTOK di III/d, dan bl sudah MENTOK,dengan ikuti UJIAN DINAS TK. II dan bersertifikat LULUS agar dpt IV a saja entah kapan bisa naik... berijazah S2 MENTOK DI IV a, itupun hrs ikut ujian dinas penyesuaian ijazah... NASIBMU PANITERA PENGGANTI....Md h2n Thn depan bs menjadi Tahunnya kebangkitan PP.. Amiiin..

Restrukturisasi jabatan-jabatan kepaniteraan khususnya di PA memang perlu dinilai ulang oleh para pihak terkait. Selama ini tidak hanya jenjang karirnya yang kurang jelas,pengakuan berada di garis manapun sangat sumir. Murni fungsionalkah atau struktural bagi panitera-panite ra muda karena jika dianggap fungsional murni, mereka menduduki jabatan dan memiliki tanggung jawab sebagaimana jabatan struktural. Tetapi dianggap pejabat struktural juga tidak karena tidak diatur dengan aturan eselonsisasi secara umum. Ke depan, mudah-mudahan sistem yang baru (pemisahan, semua yang tidak jelas menjadi jelas, matang dan sistem yang terbaik bagi warga peradilan non hakim.

Panitera Pengganti secara Kelakar sering disebut pegawai yang terjepit diantara Hakim dan Jurusita bahkan dalam hal kesejahteran, pendapatan. Jurusita selain mendapat Gaji dan Tunjangan masih mendapat ongkos panggil dimana jika perkaranya banyak pendapatannya bisa melebihi pendapatan hakim.

Panitera Pengganti sebenarnya secara jabatan adalah fungsional semu atau setengah hati. Bahkan kalau kita lihat didaftar jabatan fungsional di BKN tidak terdapat list Pantera Pengganti di sana.

Dengan orang Kesekretariatan pendapatan Panitera Pengganti juga kalah. Lihat saja Tunjangan Kaur dengan PP belum lagi Honor Pengelola anggaran bagi orng kesekretariatan.

Kondisi ini sudah sejak dulu terjadi tapi saya heran orang PP tidak ada gerakan bersama memperjuangkan hal ini. Mestinya organisasi seperti IPASPI itulah yang bisa diandalkan membawa aspirasi PP.

belum lagi jenjang karir PP yang hanya berhenti di Pengadilan Tingkat Banding. Jika mau adil mestinya bisa sampai ke Mahkamah Agung sesuai dengan linieritasnya.

Semoga reformasi birokrasi menjadi momentum perbaikan Kepangaktan golongan, jenjang karir dan pendapatan PP menjadi lebih baik.