logo web

Dipublikasikan oleh Iwan Kartiwan pada on . Dilihat: 1300

PROSEDUR EKSEKUSI PUTUSAN BASYARNAS, HAK TANGGUNGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YANG SIMETRIS

Oleh: M. Yeri Hidayat, S.H.[1], Zuhrul Anam, S.H.I.[2]

ABSTRAK

Pengadilan Agama sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman sebenarnya bukanlah institusi yang baru. Sejak zaman kesultanan, institusi ini telah kokoh berdiri dengan kewenangannya dalam menangani perkara pidana dan perdata, meski dengan ragam nama yang berbeda; seperti Peradilan Serambi; Kerapatan Qadhi; Qadhi Malikul Adil; dan Qadhi Uleebalang. Seiring dinamika zaman sebagai dampak penjajahan dan kemerdekaan di Nusantara terjadilah perkembangan di dunia peradilan. Singkat kata munculah istilah baru yakni Pengadilan Agama (PA) atau Mahkamah Syar’iah (MS), Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung. Begitu pula perihal tereduksinya kewenangan yang ditangani Pengadilan Agama, seperti yang tercatat di dalam sejarah bahwa sejak tahun 1882, PA tidak dapat mengeksekusi putusan, melainkan harus meminta fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri (PN), bahkan hal ini diperparah dengan lahirnya UU No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan, karena UU tersebut mewajibkan PA atau MS untuk mengukuhkan semua perkara. Baru setelah lahirnya UU No. 7 Th. 1989 Tentang Peradilan Agama, PA atau MS kokoh berdiri, karena tidak lagi meminta fiat eksekusi kepada PN, bahkan memiliki jurusita sendiri untuk melaksanakan eksekusi yang prosedurnya menggunakan prosedur yang berlaku di PN. Namun demikian, hal ini menjadi tantangan baru untuk disikapi, apalagi ketika kewenangannya bertambah, yakni menangani sengketa ekonomi syariah sebagai penerapan UU No. 3 Th. 2006 sebagai pembaharuan UU No. 7 Th. 1989 yang kemudian diperbaharui lagi oleh UU No. 50 Th. 2009. Sikap yang dimunculkan seperti pelatihan bagi para hakim untuk memerksa sengketa ekonomi syariah, namun tetap saja terkadang masih ada wawasan perihal pemeriksaan sengketa ekonomi syariah sampai prosedur dan tata cara eksekusinya yang kurang membumi di lingukangan PA karena satu dan lain hal, seperti prosedur eksekusi putusan Basyarnas, Hak Tanggungan (HT) atau Putusan PA sendiri, untuk itu penulis mencoba mengurai tentang ketiga hal tersebut dengan kesimpulan bahwa, pada hakikatnya prosedur atau mekanisme eksekusi putusan Basyarnas dan Hak Tanggungan sama dengan putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap; mulai dari permohonan eksekusi; penetapan aanmaning (teguran) guna pemanggilan untuk sidang; pemanggilan oleh jurusita atau jurusita pengganti; pelaksanaan sidang aanmaning melalui sidang insidentil yang dihadiri ketua, panitera dan para pihak; dan terakhir penetapan perintah eksekusi ketika dalam tempo 8 (delapan) hari termohon tetap tidak melaksanakan putusan.

Keywords: fiat eksekusi, aanmaning dan insidentil.


Selengkapnya KLIK DISINI


 

 

Comments  
# Rifqi Cakim Oktasa 2018-08-28 16:10
Mantaff.... menambah wawasan... moga bisa terus berkarya
Reply | Reply with quote | Quote
# Yeri 2018-08-31 14:16
Trima kasih.....alham dulillah n amiin....
Reply | Reply with quote | Quote
# Sultan 2018-09-03 10:51
1. PMK No 40/PMK.07/2006 sudah lama tidak berlaku, yang terbaru adalah PMK No 27/PMK.06/2016,
2. Putusan MK No 93/PUU-X/2012 hanya membatalkan pasal 55 ayat (2) UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (BUKAN tentang EKONOMI SYARIAH).
3. Ketua menetapkan hari sidang, untuk kegiatan aan maning, para pihak dipanggil.
4. Ketua menegur Tergugat, yang dihadiri para pihak. Pejabat yang bertugas dalam sidang tidak tepat diistilahkan menghadiri sidang
5. hitungan 8 hari itu dimulai/dihitun g setelah Tergugat ditegur
6. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan oleh Debitor atas koordinasi dengan kreditor, sejatinya bukanlah eksekusi, melainkan penjualan biasa.
7. dalam hal parate eksekusi, pemenang lelang berhak mengajukan permohonan eksekusi pengosongan, dan ini tentu saja bukan pembayaran sejumlah uang.
Reply | Reply with quote | Quote
# yeri 2018-09-07 08:19
terima kasih atas masukan pak
Reply | Reply with quote | Quote
Add comment

Hubungi Kami

Gedung Sekretariat MA (Lt. 6-8)

Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat

Telp: 021-29079177
Fax: 021-29079277

Email Redaksi : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Email Ditjen : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Lokasi Kantor