Setuju dengan kesimpulan penulis, ditunggu karya berikutnya, terimakasih.

Saya memandang pasal 54 dan pasal 76 UU No.7 tahun 1989, tidak ada masalah, pasal 54 menyebutkan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum, keecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang undang ini, pasal ini mengatur secara umum, sedangkan pasal 76 mengatur secara khusus masalah Syiqaq, selama pasal ini belum direvisi, maka kita wajib mengikutinya, tidak ada wewenang kita mencari kelemahannya dan kekurangannya.k ita harus bijak memahaminya dan menerapkan dalam praktek, contoh kecil, kita harus bisa membedakan mana saksi dari pihak keluarga dan keterangan keluarga,, pada dasarnya Saksi dari pihak keluarga tidak dibenarkan kecuali khusus masalah Syiqaq,, dalam praktek ditemukan, bahwa perkara perceraian, bukti yang diajukan oleh paara pihak adalah saksi keluarga, apakah alasan perceraian yang ditentukan pasal 19 huruf F atau bukan, dan hal ini dibenarkan oleh Hakim, tidak pernah dikaji, apakah saksi itu dibenarkan atau tidak, apakah menenuhi syarat atau tidak, seharusnya seorang saksi wajib memenuhi syarat formil dan materil saksi, selama ini sering kita mengabaikan syarat formil dan materil saksi, banyak yang diungkapkan saksi hanya kesimpulan saksi, dalam hukum acara perdata yang berlaku, saksi tidak ada wewenang untuk menyimpulkannya , yang berhak menyimpulkan hanya Hakim, contoh, keterangan saksi " antara penggugat dan tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran... "menurut saya ini adalah merupakan kesimpulan saksi bukan fakta .hal seperti ini banyak dijadikan dasar untuk mengambil putusan. maka kedepan sebaiknya kita sama- sama giat membaca buku- buku tentang hukum acara perdata yang dikarang oleh para Ahli, seperti buku Hukum Acara Perdata, kar Subekti, Soepomo,Retno Wulan, Yahya Harahap dsb. terutama yang menyangkut pembuktian.agar pemeriksaan di persidangan lebih lengkap dan sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku dan putusan yang dihasilkan jauh lebih baik dari sebelumnya.