syari'at dengan hukum negara tidak bisa dipisahkan, bagaikan rel kerta api, kereta api tidak bisa berjalan dalam satu rel, hubungan dengan wajibnya pencatatan nikah, sama dengan wajibnya mahar ( maskawin) dalam nikah, memang mas kawin tidak termasuk rukun dan syarat nikah, tetapi wajib adanya, demikian pula dengan mencatatkan pernikahan. Mari kita tengok bagaimana Nabi Muhammad SAW menikah, beliau dicatat dalam sejarah melalui hadits2 atau qishoh2,contoh; dalam catatan, beliau diterangkan ketika nikah dengan Siti khodiijah usia 25 tahun, statusnya jejaka, dll.juga dengan istri2 yng lainnya, demikian pula Siti Khodijah usia 40 tahun, ayahnya Khuwailid, status janda, itu ada catatan,hanya saja belum ada buku nikah (kutipan akta nikah atau akta nikah), juga ketika Nabi SAW, mau nikah lagi dengan wanita lain, beliau selalu terbuka meminta izin kepads istri2nya, tidak sembunyi2 seperti yang dilakukan oleh sebahagian kecil umat Islam yang tidak tanggung jawab. Karena pada zamn Nabi SAW, jangankan akta nikah, ayat2 Al Quran saja masih berserakan disana sini,belum dibukukan, ada yang ditulis di batu, kayu, dikain dll,tetapi catatn Nabi SAW nikah sudah ada, bukankah itu sebuah isyarat bahwa Nabi saja ada catatannya. Nah, dengan pencatatan nikah sekarang yang produknya surat nikah, isinya sama, terdiri dari identitas pihak2, Nama, bin, umur, status, alamat dll. Maka, untuk lebih tertib, lebih teratur dan kedisiplinan umat islam pencatatn dan pembukuan itu suatu keharusan, dalam usul fiqh dikenal dengan "maalaayatimul wujub illa bihi fahuwa wajibun", klo pencatatan itu merupakan hal yang penting, maka wajib adamnya, dan tidak sembarang orang bisa mengeluarkan buku tsb, melainkan diatur mekanismenya melalui pemerintah yang berwenang, sehingga yang mencatat adalah orang yang punya kewenangan dan orang ditunjuk oleh pemrintah, dalam hal ini Kemntrian Agama. Jadi mestinya umat Islam bangga dengan punya UU No.1 tahun 1974 tetnatng perkawinan, PP No.9 tahun 1975 tentang mekanisme pelaksanaan perkawinan, KHI No.1 tahun 19191 dan bangga dengan UU no 7 tahun 1989 Peradilan Agama, yang sudah dua kali perubahan menjadi UU No. 50 tahun 2009. Sudah tidak pantas lagi membicarakan nikah dicatat atau tidaknya, apalagi mereka yang bekerja di Kementrian Agama, PA, Lembaga Negara, Intansi Pemerintah, dan institusi lainnya, karena pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) itu stu nafas yang tidak dipisahkan, dalam arti hanya sah, melainkan dicatat sesuai dengan perundanag yang berlaku dalam hal ini UU No.1 tahun 1974.