sayang judulnya terlalu tendensius kearah "Mistik/paranor mal"seyogyanya seorang ahli hukum/praktisi hukum memunculkan judul yang sesuai dgn koridor hukum,,,,,tapi keskipun demikian isinya sangat bagus, smg menjadi ilmu yg bermanfaat

Hakim itu bukan corong UU (hukum).
Hakim adalah pembuat hukum (judge made law).
Apapun bentuknya, dia adalah putusan hakim yang harus dipatuhi oleh pihak2.
Apalagi, dengan mengatasnamakan "kode etik" lalu hakim dihukum atas putusannnya.
Maka ketika itu, tunggulah saat2 kehancuran.

Terima kasih atas tulisan kreatifnya.
Semoga maksudnya tercapai!

Dengan putusan MK No.46/PUU-VIII/ 2010, semoga masyarakat tidak salah memahami antara anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dan yang lahir tidak melalui perkawinan yang sah alias kumpul kebo dan dari perzinaan.

Saya pikir status anak Machica adalah sebuah kesalahan besar yang dilakukan dahulu oleh Machica tanpa memikirkan akibat hukumnya. Bicara hukum kt harus melihat dari sisi hukum itu sendiri sejauh mana masyarakat menjunjung tinggi hukum itu. Kalau masyarakat sadar hukum termasuk Murdiono tdk kt temukan masalah saat ini apalagi menyangkut status anak.Anak tdk bersalah yg salah adalah ibunya yg melahirkan. Krn itu hukum tdk berpihak kpd yang salah. Jgn kemudian menghalalkan semua cara utk kepentingan tertentu sehingga mengorbankan hukum itu sendiri. Hukum hrs ditegakan setegak tegaknya tanpa harus ada intervensi dari siapapun termasuk pejabat Nagara. Oleh krn perkawinan yg dilangsungkan dahulu adalah perkawinan siri yg tdk terdaftar yg menyimpang dari ketenuan UU No. 1/1974 psl. 2 ayat 2 maka otomatis perkawinan tsb tdk mempunyai kekuatan hukum dan oleh sebab itu perkawinannyapu n tdk sah. Kalaupun saat itu ada keinginan Murdiono utk beristeri lbh dari seorang, maka ada jaminan hukum untuk mengajukan permohonan poligami ke PA. Kenapa hal itu tdk dilakukan malah nikah siri. Hal ini adalah mencederai hukum itu sendiri dan oleh karena itu tdk ada jalan hukum utk menyelesaikan pelanggaran hukum. Apapun upaya yg dilakukan Machica hrs disadari bahwa hal itu adalah hukuman bagi sang ibu dlm hal ini Machica yg tdk menghargai hukum itu sendiri. Dampaknya tentunya bagi anak sbg keturunan yg tdk mendapat kepastian hukum krn melanggar hukum. Tdk boleh ditolirir kesalahan yg dilakukan oleh masyarakat yg nyata-nyata menyimpang dari ketentuan. Al Qur'an juga telah menjelaskan dalam surat An- Nisa' ayat 3 utk beristeri lebih dari seorang. Status Mordiono telah berkeluarga bkn dalam status jejaka/cerai kenapa tdk saja ajukan permohonan beristeri lbh dari satu orang ke PA malah melakukan nikah siri. Karena itu adalah pelanggaran baik terhadap UU peradilan Agama maupun UU tentang perkawinan.

Machica sudah mengajukan permohonan pengesahan anak secara volunter di PA. Tigaraksa, di NO lalu kasasi dikuatkan. Sekarang mengajukan lagi di PA. Jakarta Selatan perkaranya sedang berjalan dipegang langsung oleh KPA-nya, kita lihat nanti ramalannya terbukti atau tidak..

setuju dgn pak yusuf dari kendari.ya betul katakan benar kalau itu benar, katakan salah kalau itu salah.