Pertanyaan dari Judul tulisaan ini,menurut saya ada yang salah, sesuai Perma No.1 tahun 2008 tentang mediasi, masalah pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian tidak maksimal, sering dilaksanakan secara sumir, mediator sebagian besar adalah Hakim yang menyidangkan perkara, tidak bersungguh- sungguh melakukan mediasi, contoh, hari dan tanggal Penetapan mediator,dengan pelaksanaan mediasi oleh mediator terhadap para pihak dan laporan hasil mediasi dilakukan pada tanggal yang sama,hal ini sebenarnya tidak logis, tentu hasil yang diharapkan tidak maksimal, begitu juga, pemeriksaan perkara perceraian dilakukan secara sumir, seolah - olah mempermudah perceraian, Hakim dalam memeriksa bukti juga tidak maksimal, ada yang beralasan karena perkara terlalu banyak, kalau tidak begitu, akan terjadi tunggakan perkara yang mengunung. maka ke depan sebaiknya Mediator dalam pelaksanaan mediasi tidak lagi dilaksanakan oleh Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, dan perkara perceraian yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 19 PP o.9 th 1975, ada keberanian untuk menolak atau setidaknya tidak menerima.Seharu snya kita bangga , banyak perkara yang bisa diselesaikan secara damai, berkat hasil mediasi, dan kurang masyarakat yang bercerai di Pengadilan, bukan sebaliknya, malah bangga perkara perceraian meningkat dari tahun-ketahun.d imasa yang akan datang perlu merubah mind set masing - masing.

Sekarang ini kelihatannya yang lebih banyak mengajukan perceraian adalah pihak istri atau cerai gugat, mungkin karena kaum ibu semakin sadar hukum sehingga berani menuntut hak2nya apabila tidak dipenuhi oleh suami sehingga angka perceraian semakin meningkat. Disamping itu kemiskinan sering membuat rumah tangga tidak rukun disamping perlunya penyuluhan hukum tentang bagaimana membina rumah tangga agar sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dalam menjawab "MENGAPA MARAK TERJADI PERCERAIAN " tidak semudah apa yang dibayangkan melainkan perlu adanya suatu analisa yang komprehensif, tidak mesti memandang miring terhadap Pengadilan Agama. Karena berdasarkan pengalaman saya dilapangan, ternyata banyak faktor yang menyebabkan meniningaktnya perceraian'

Diantaranya : 1. meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, bahwa betapa pentingnya suatu peristiwa diakui secara legal formal oleh lembaga hukum (PA) sehingga perceraian bukan hanya sekadar melepas ikatan yang bebas dilakukan oleh suami istri, dimana saja dan kapan saja. sehingga mereka ingin cdrai di PA. Bahkan pasanagn suami istri yang tidak tercatat pernikahanya, melakukan perceraian di PA.
2. Kultur suatu daerah juga sangat menentukan, sebab ada suatu daerah yang sepertinya menjadi suatu kebiasaan yang bersifat musiman
bagi kelompok tertentu. sehingga melakukan kawin cerai tidak cukup sekali.
3. Faktor ekonomi, sebahagian masyarakat banyak yang tidak tahan dengan himpitan ekonomi yang serba sulit untuk mendapatkan uang,karena terbatasnya lapangan kerja sehingga banyak perempuan yang mengadu nasib, menjadi TKW ke berbagai negara. Hampir 90 persen mereka rumah tangganya berakhir dengan perceraian.
4. karena faktor pendidikan, tapi itu tidak jadi jaminan, karena banyak juga yang pendidikannya memadai tapi juga bercerai. Kalau bicara masalah mediasi, kita jangan terlalu meremehkan peran hakim, pelaksanaan mediasi sangat kondisional, kalau pasanagan suami istri sudah sangat sulit didamaikan melalui mediasi, ya mau apa lagi, hakim harus menyelesaikan sengketa mereka, wallahu'alam...

seharusnya adalah tugas kementerian agama utk memberikan pencerahan dlm rangka mewujudkan keluarga yg sakinah mawaddah dan rahmah, bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yme,
Tugas PA hanya menyelesaikan konflik2 yg terjadi dlm rumah tangga..., jika tdk mgkn didamaikan lg, maka tdk mgkn dipaksakan utk tetap hidup dlm satu atap,krn akan lbh bnyk madaratnya drpd manfaatnya, krnnya jalan yg terbaik adalah perceraian...

Untuk menjawab sebuah pertanyaan, "kenapa marak terjadi perceraian"? tidak bisa dijawab sepotong sepotong, harus dilihat secara komprehensih. Rumah tangga dibangun bukan secara kebetulan, akan tetapi dimulai dari proses, mulai dari pendidikan, lingkungan, agama dan sosial kemasyarakatan. Tak terkecuali pendidikan buat calon pengantin, apakah pasangan suami isteri telah punya bekal untuk itu. Pengadilan Agama adalah institusi untuk mengurus persoalan rumah tangga, merukunkan suami isteri harus dibangun sejak awal, bukan hanya mengandalkan lembaga mediasi saja, Peran pemerintah termasuk dalam hal ini. Trkash

selain dari di kemukakan Erfani diatas, saya tambahkan lagi, pembinaan di KUA tdk maskimal, bila dibandingkan dg perkawinan yg dilakukan tetangga Malaysia, di KUA masih lebih cendorong mementingkan materi, kalau uangnya banyak, persyaratan tidak terlalu diutamakan, bagaimana mau menciptkan perkawinan berkualitas, sementara lembaganya saja begitu, kalau di Malaysia org yg mau menkikah betul-betul di diklatkan, tidak asal-asalan sperti di KUA. yaa ... tidak lama ke PA juga.

kita berlindung dari segala macam gangguan fikir dan rasa yang negatif kepada allah swt atas sebuah lembaga apapun di Indonesia tercinta ini. Namun yang jelas kita tidak mencari perkara dan tidak bermaksud mencari popularitas. meningkatnya perkara di pangadilan agama husuhnya perceraian setidaknya ada dua faktor besar, pertama kesadaran hukum di masyarakat muslim dan kedua menggambarkan tidak cukup cerdasnya dalam mempertahankan cinta dan kasihnya kepada pasangan.