Salut ama masbro Unung, kajiannya tentang korupsi cukup dalam. Hanya saja kalo saya boleh saran, ada sedikit yang kurang "sehati" dengan kata-katanya. PK itu hak, bukan kewajiban. Jaksa tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHAP sebagai pihak yang berhak mengajukan PK, karena (kala nggak salah) dalam Pasal 263 KUHAP, yang berhak untuk mengajukan PK adalah terpidana atau wahli warisnya dan pihak-pihak yang berkpentingan. Upaya PK tertutup dalam hal putusan bebas (vrijspraak) atau lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van allen rechts velvolging). Celah dimana Jaksa dapat mengajukan PK ya pada redaksi tadi "dan pihak-pihak yang berkepentingan" , karena dalam perkara pidana, hanya ada dua yang berkepentingan langsung, yaitu terdakwa dan jaksa penuntut.

kalau judul sudah bagus,saya cuma punya saran tuk yang nulis, sebaiknya ngurus rumah kita sendiri, jgn ngusil tetangga yg belum pasti......tida k etis ja.

Korupsi yang terjadi di Negeri ini, tidak seluruhnya kesalahan dari pelaku, tapi juga kesalahan sistem yang dianut oleh pemerintah,cont oh kecil pelaksanaan APBN- P/APBD-P, setiap Instansi/ lembaga yang ingin mendapatkan anggaran lebih besar selalu berusaha, dengan melakukan pendekatan- pendekatan dengan oknum- oknum yang sangat terkait dengan anggaran Pemerintah pusat/ daerah dan Oknum anggota DPR/DPRD,untuk melakukan perubahan dan penetapan perubahan anggaran tersebut dan tidak jarang melakukan negosiasi atau janji- janji yang menurut aturan tidak dibenarkan, banyak kasus-kasus korupsi terjadi seperti itu, maka ke depan Pemerintah terus berusaha menutup lobang- lobang yang akan memungkinkan tindakan yang tidak terpuji tersebut dengan merubah sistem pada perencanaan,pen gajuan anggaran dan penetapan anggaran tersebut.Tahun ini harus lebih baik dari tahun kemaren.

kalau memang terindikasi suap harus segera diusut jangan sampai mencoreng rasa keadilan masyarakat dan hukum di Indonesia

setuju aja yg terlibat kong kalikong wani piro (berani berapa) dlm jual beli hukum harus dipecat baik jaksanya/hakimn ya