1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

KEWENANGAN EKSEKUSI PUTUSAN BASYARNAS

(Sebuah Kajian Terhadap Pasal 59 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman Dan Pasca Lahirnya PERMA Nomor 14 Tahun 2016)

Oleh: Syaiful Annas

(Hakim PA Batulicin, Kalsel)

A. Latar Belakang

Ekonomi syariah merupakan usaha atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah,[1]oleh karena itu lembaga peradilan yang dimaksud untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah lembaga peradilan yang dalam penyelesaian sengketa tersebut menerapkan hukum berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam.

Dalam ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan secara tegas bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.[2]


[1]Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 14 tahun 2016

[2]UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf i dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009.


Selengkapnya KLIK DISINI

 

Comments  

 
# C. Anam 2017-06-22 14:50
Suka.Sib.
Reply | Reply with quote | Quote
 
 
# sutikno-PA wonogiri 2017-08-02 10:32
tulisan yg bagus....perlu penyelesaian yg signifikan,spy tdk ada tumpang tindih peraturan perundang2an yg ada..
Reply | Reply with quote | Quote
 

Add comment

Pembaruan MA

Layanan Info

BANNER SUBDIT HAKIM

hasil-tpm

Elearning

Banner majalah

tnde01

BANER WEB