Izin Perceraian Bagi Karyawan BUMN, Masih Wajib?
Oleh: Ahmad Z. Anam, S.H.I., M.S.I.[1]
Norma hukum Pasal 1 Huruf a Angka 2c Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 tahun 1990, menyatakan bahwa ketentuan aturan perkawinan dan perceraian bagi karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipersamakan dengan aturan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil.
Selanjutnya, pada Pasal 3 PP Nomor 10 tahun 1983 ditegaskan bahwa PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin dari pejabat.[2] Jika ada PNS yang nekat bercerai dengan tanpa izin, juga tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.[3]
[1] Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama Mentok.
[2] Pejabat yang dimaksud oleh Pasal 1 huruf (b) PP Nomor 10 tahun 1983 adalah: 1. Menteri, 2. qJaksa Agung, 3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, 4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, 5. Gubernur Kepala Daerah Tk. I, 6. Pimpinan Bank Milik Negara, 7. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara, 8. Pimpinan Bank Milik Daerah, 9. Pimpinan Badan Usaha Milik daerah.
[3] Pasal 15 Ayat 1 PP Nomor 45 tahun 1990. Sedangkan hukuman berat sebagaimana dimaksud PP Nomor 30 tahun 1980 adalah a. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun; b. pembebasan dari jabatan; c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil; dan d. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Selengkapnya KLIK DISINI
PKB yang dimaksud dalam tulisan ini apakah benar Peraturan Kerja Bersama? Karena biasanya yang ada pada sebuah perusahaan, termasuk BUMN yakni Perjanjian Kerja Bersama. Kalau PKB adalah perjanjian, sebaiknya tulisan ini menelaah tentang kekuatan perjanjian yang konon berlaku sebagai UU, sehingga mengikat mutlak bagi karyawan.Hemat saya, perlunya izin atau tidak untuk perceraian karyawan BUMN maka sebaiknya dilihat PKB nya, mengatur atau tidak ?