logo web

Dipublikasikan oleh Iwan Kartiwan pada on . Dilihat: 1310

FENOMENA KEKURANGAN HAKIM DAN STATUS HAKIM TUNGGAL

Oleh Marwan, S.Ag., M. Ag. (ketua PA Pasarwajo)

Sejak tahun 2015 beberapa pengadilan di bawah Mahkamah Agung terjadi krisis hakim, ada satu satker yang hanya 3 orang hakim (ketua, wakil, hakim atau ketua, 2 orang hakim), bahkan di beberapa satker yang masuk kategori IV (250- 1000) ada hakimnya hanya 4 orang sudah termasuk ketua dan wakil. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Mahkamah Agung memberikan solusi adanya hakim tunggal dalam penyelesaian perkara sehingga pelayanan public dapat terlaksana sesuai dengan regulasi yang berlegitimasi.

Persoalannya, ketika terbit dispensasi hakim tunggal, Terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat perihal kedudukan dan SOP hakim tunggal. Pendapat pertama berpandangan bahwa oleh karena sudah ada regulasi izin (“dispensasi”) hakim tunggal dari Mahkamah Agung, maka otomatis segera diterapkan untuk semua jenis perkara dan semua kondisi persidangan. Akan tetapi ada pendapat kedua yang berpandangan bahwa penggunaan hakim tunggal dalam batas darurat saja ketika hakim majelis betul betul tidak lengkap, misalnya hanya 2 orang hakim sehingga kalau ada 3 hakim dan terpenuhi format majelis hakim, maka ”haram” secara formil dan materil penggunaan hakim tunggal (sekalipun ada izin dispensasi). Sedangkan pendapat ketiga mengatakan bahwa tidak secara otomatis penerapan regulasi tersebut secara otomatis tetapi penerapan regulasi hakim tunggal perlu dikondisikan dan disesuaikan dengan jenis perkara dan kondisi proses persidangan. Misalnya di satker tertentu hakimnya ada 3, saat tertentu hakim majelis lengkap, di sisi lain hakim tunggal juga dihalalkan sesuai kondisi dan jenis perkaranya;


Selengkapnya KLIK DISINI


 

 

Comments  
# Hj.Helmi Yunettri 2019-02-26 10:28
Pada saat sekarang masih banyak pengadilan yang kekurangan hakim yang tidak bisa untuk menyidangkan perkara dengan hakim majelis dan malah YML KMA sudah mengeluarkan izin dispensasi hakim tunggal kepada pengadilan yang sudah mengajukan permohonan untuk itu, jadi menanggapi pendapat dalam tulisan tersebut adalah menurut saya tidak untuk perkara yang tercantum dalam point 1, 2 saja yang disidangkan dengan hakim tunggal melainkan perkara selain itu diperbolehkan hakim tunggal untuk menyidangkan perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dengan ketentuan bahwa pengadilan tersebut mempunyai ketua 1 orang dan hakim 1 orang atau sebaliknya 1 orang wakil dan 1 orang hakim ataupun ketua dan wakil saja yang ada dan hakim tidak ada, sehingga tidak bisa dibentuk untuk majelis hakimnya. terimakasih.... .
Reply | Reply with quote | Quote
# abdurrahman_pa_kras 2019-03-04 08:32
assalamualikum
terhadap kasus satu yakni perkara voluntair sudah diterapkan sejak lama di Pengadilan Negeri (PN), namun belum diketahui dasar hukumnya, di PA kiranya bisa diterapkan dengan berkaca di PN, untuk kasus ketiga yang bersifat insidentil sangat urgen terlebih untuk teman2 di perkara sedikit seperti di Bali yang umumnya hanya ada tiga hakim termasuk pimpinan (ketua atau wakil ketua). sering kali bila salah satu dinas luar maka perkara menjadi tertunda penyelesaiannya . Namun sekali lagi perlu payung hukum
Reply | Reply with quote | Quote
# abdullah - pamur 2019-03-11 08:50
Penerapan Hakim tunggal suah sangat mendesak dimana saat ini aparatur PA diperintahkan memberi layanan prima disisi lain terikat pada hukum acara saya sangat setuju tawaran jalan keluar yang disampaikan penulis... sukses selalu buat Bapak Marwan, S.Ag., M. Ag. (ketua PA Pasarwajo)
Reply | Reply with quote | Quote
Add comment

Hubungi Kami

Gedung Sekretariat MA (Lt. 6-8)

Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 ByPass Jakarta Pusat

Telp: 021-29079177
Fax: 021-29079277

Email Redaksi : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Email Ditjen : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Lokasi Kantor

Fanpage