Apabila hukum bertengkar maka hakimnya adalah AZAS HUKUM, UU No,7 Tahun 1989 Pasal 76 ayat (1) menyebut syiqaq sebagai alasan perceraian, kalau hakim memilih ini maka abaikan PP. No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI apa lagi tidak memuat alasan syiqaq, azasnya adalah (Lex Superior derogat lex imperior), Kalau dipandang PP No.9 tahun 1975 sebagai penjelasan resmi yang tidak terpisahkan dari UU No, 1 Tahun 1974, abaikan UU No,1 Tahun 1974 dengan penjelasannya itu karena azasnya adalah (Lex Specialis derogat lex generali}, Apabila hakimnya berpandangan syiqaq inklusif dalam pasal 19 f PP No.,9 Tahun 1975 (dipandang menyatu), maka hakimnya menunjuk penemuan hukumnya dengan menyatakan perselisihan itu bersesuaian dengan Pasal 19 f PP.No.9 Tahun 1975 joncto Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Demikian pula apabila ditemukan alasan perceraian dengan terbukti pelanggaran sighat ta'lik talak dan atau murtad, dasar hukumnya cukup menunjuk Pasal 116 huruf g atau h KHI Tahun 1991 (Inpres Ni.1 Tahun 1991) tanpa perlu menunjuk UU.No.7/1989, UU No.1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975 lagi karena alasan perceraian tersebut tidak disebutkan disana, inti gugatan perceraian adalah hakim bebas menyatakan kesimpulannya setelah pemeriksaan perkara bentuk apa perselisihan ini dan apakah ini sudah beralasan hukum untuk dikabulkan ? jangan lupa yang diadili dasar dan alasan hukum yang diajukan pada saat berperkara, hakim jangan cenderung menjadi anggota lembaga legislatif atau eksekutif yang mempuat putusan akan berorientasi kedepan seperti membuat Rancangan Undang-Undang kedepan, hal itu urusan pembangunan hukum (pembentuk Undang-Undang/D PR dan Presiden), kehawatiran hakim akan tejadinya apa-apa setelah putusan itu urusan adalah urusan lain (baru) naah, perselisihan yang diadili adalah apa yang telah terjadi bukan yang akan terjadi, ok. trims adinda ini juga pendapat.

dalam hal ini muncul pertanyaan: jika si isteri meninggalkan suami 6 bulan, tidak ada pertengkaran, tapi tidak mau kembali lagi, lalu suami mengajukan cerai, pasal manakah yang dapat diterapkan?

bagaimana jika majelis hakim PA memutus perkara cerai talak alasan syiqaq yang diajukan pemohon dengan alasan Pasal 86 UU No. 7 tahun 1989