Bisa saja, namun dalam hal diajukan itsbat nikah, harus digabung dengan itsbat cerai. Hal ini dilakukan untuk menghindari ketidakjelasan status perkawinan seseorang, juga menghindari ketidakadilan terhadap pihak istri yang sengaja digantung statusnya oleh suaminya dalam waktu yang lama. Dalam kasus ini,perkawinan di bawah tangan dan cerai di luar pengadilan, yang masih menggejala di masyarakat, perlu disikapi secara bijaksana, dan tidak bisa secara sepihak menyalahkan masyarakat ketika negara belum juga mampu menjadi fasilitator yang baik bagi ketertiban administrasi perkawinan dan perceraian.

Kita tidak boleh hanya melihat law in book, dan mengabaikan law in action. Di sinilah pertimbangan social justice menjadi penting

Kalo kita hanya berpegang pada praktek yg berlaku selama ini tentu jawabannya tidak. Tapi tidak ada salahnya jika mempertimbangka n sumpah decisoir dalam permohonan. Kalau dlm sengketa saja bisa, apalagi dlm hal tdk ada sengketa. Kemudian, dalam kasus seorang suami yg menuduh istrinya berbuat zina, maka jika tdk dapat membuktikan dg 4 orang saksi, suami dapat mengucapkan sumpah li'an. Dlm tradisi Islam, sumpah menjadi alat bukti bagi pihak yang membantah. Dalam sumpah ada dimensi religiusitas yang menghadapkan seorang hamba utk mempertaruhkan apa yang dikatakannya kepada Tuhannya. Dalam masyarakat yg religius dan jujur sumpah sudah cukup untuk meyakinkan akan kebenaran sesuatu, yang sulit utk dibuktikan secara riil, karena ketiadaan saksi. Hakim dalam hal ini tdk boleh berprasangka terhadap pihak selama tdk didukung oleh alat bukti.

Lagi-lagi soal nikah dibwah tangan, sesungguhnya tidak akan terjadi nikah dibawah tangan manakala umat Islam disiplin dalam kehidupannya. Karena aturan suadah jelas, disamping hablumminallah, karena nikah perintah Allah, maka mekanismenya manusia yang ngatur, dalam hal ini pemerintah kita yang penghuninya mayoritas umat Islam telah melahhirkan UU No. 1 tahun 1974, pelaksaannya diatur dalam PP no. 9 tahun 1975. Makanya bagi mereka yang nikah seblum undang2 lahir, tidak punya surat nikah diisbatkan. dan yang dilakukan setelah lahir undang2 tersebut, bisa diisbatkan untuk perceraian. Namun dalam kenyataannya sehari-hari di PA banyak isbat nikah yang nikahnya dilaksanakan setelah undang2 tsb, bahkan tahun 2000 kesini. Berdasarkan fakta dalam pemeriksaaan ternyata nikah dibawah tangan, karena laki2 tersebut sudah punya istri, dengan memanipulasi data, mengaku bujangan, atau duda mati. bahkan ada beberapa PNS, yang melakukan nikah dibawah tangan tsb. Nah apakah kasus2 semacam ini yang harus diisbatkan ? kalau alasan kurang ekonomi, ternyata biaya nikah itu yang resmi berdasarkan Kementrian Agama hanya Rp 30.000, ( tiga puluh ribu rupiah). kenapa nikah dala m prakteknya sampai ratusan ribu, bahkan ada yang nilai juta rupiah. Jadi kemana biaya2 yang tidak resminya ? sehingga orang yang nikah masih beralasan, tidak dicatat karena biaya. Kasus lain mengenai isbat nikah, berdasarkan pemeriksaan, dan pengakuan para pihak, ternayat mereka nikah, daftar dulu, bayar dan melengkapi keterangan lain2, tetapi karena oknum petugasnya yang tidak jujur, mereka tidak dapat surat nikah.

Kita laksanakan sesuai Syari'at Islam utk keteraturannya dan kita penuhi adm nya sesuai UU yang berlaku agar tercapai ketertiban, namun jika ada kendala dan rintangan disitulah pintu ijtrihad dan pertimbangan hakim,karena hakim bukan sekedar corong undang2 tp dapat sebagai pelaksana dan melahirkan hukum baru thd kasus yang macam2