Benar sekali kalau putusan sengketa hak milik atas tanah adalah untuk memutus dan menentukan siapa yang berhak atas tanah tersebut.
Namun sebelum itu (ini yang didiskusikan penulis)tentu ada pendahuluan sebelum menentukan siapa pemiliknya.
Katakanlah kedua belah pihak bersengketa masing2 punya SHM atas kepemilikannya, maka pengadilan (PN atau PA) harus memutuskan sertifikat siapa yang sah secara hukum sehingga berkekuatan hukum.
Memang sertifikat itu adalah produk lembaga BPN/Agraria, namun tidak berarti untuk membatalkan SHM itu harus melalui PTUN.
Yurisprudensi MA yang disebutkan penulis sudah menguatkan hal ini.

Terima kasih buat penulis atas tulisan artikelnya ini untuk menambah wawasan pengetahuan para hakim.
Sumbang pikir pembaca sangat diharapkan untuk mendapatkan kesimpulan terbaik dan tepat!

Baru kali ini saya dengar pak sengketa harta bawaan, mungkin yang bapak maksud sengketa harta milik masing-masing suami istri yang berasal dari harta bawaan, kemudian terjadi pencampuran atau bahkan pembaliknamaan yang kemudian menimbulkan masalah apakah itu harta bersama atau harta bawaan. Pada dasarnya, dalam sengketa harta bersama, lazim terdapat perbedaan para pihak mengenai apakah harta tertentu merupakan Harta Bersama atau harta bawaan. Jika dalam suatu sengketa harta bersama terdapat sengketa harta bawaan, maka sengketa tersebut diputus sekaligus oleh Pengadilan Agama, karena memang itu adalah kompetensi absolut PA. Akan tetapi jika yang bapak maksudkan sengketa hak milik murni tanpa embel-embel sengketa harta bersama, maka itu mutlak menjadi kewenangan PN, bukan PA. Misalnya, A sebagai suami mengatakan bahwa Tanah dengan SHM C adalah miliknya bukan B yang merupakan istrinya, kemudian B keberatan dan mengajukan gugatan, maka dalam hal ini PN yang berwenang mengadilinya karena murni sengketa hak milik tanpa label harta bersama. Karena sekali lagi, perlu kita garisbawahi, kewenangan PA dalam sengketa hak milik hanya terbatas pada sengketa yang objeknya dimaksud pasal 49 UU 3/2006 yang didalamnya juga terdapat sengketa milik sebagaimana maksud Pasal 50 ayat (2). jadi sengketa miliknya berdiri sendiri pak, itu mutlak kewenangan PN...wallahu a'lam bi al shawab. Hormatku...

Yang bisa menyatakan ada tidaknya kekuatan hukum hanya pengadilan, sedangkan BPN hanya mengurusi masalah administrasi.

Memang, sistem peradilan di Indonesia mengenal pembagian kewenangan (umum, agama, militer dan TUN) tetapi dalam kasus tertentu yang terdapat titik singgungnya, harus ditempuh dengan acara yang lebih sederhana yang menguntungakn masyarakat.

Apa yang selama ini terjadi dalam praktik peradilan merupakan cara yang sudah tepat. Yang tidak dibolehkan apabila dalam amar PN/PA "Membatalkan sertifikat".

Untuk memperluas wawasan tentang sistem peradilan, anda bisa membandingkan dengan sistem peradilan di Perancis.

Thank's