Kreativitas Bukan Dominasi "Badilag"

(1001 Malam di Badilag Bag-IV)

oleh : Asep Nursobah

“Pak !...Baca kompas hari ini, di headline-nya ada berita Pengadilan Agama!!!”. Demikian bunyi sms yang saya terima dari salah seorang teman di Jakarta, pada Sabtu pagi, 14 Juni 2008. Karena saya tidak berlangganan Kompas, saya langsung meluncur ke depan gerbang UIN Bandung yang biasa banyak berjejer tukang koran. Benar saja harian nasional yang konon sebagai koran yang paling banyak dibaca di Indonesia ini, headline-nya menurunkan berita dengan judul “Mendekatkan Keadilan kepada Masyarakat”. Dalam tulisan bergaya “feature” tersebut berisi potret pelayanan prima yang disuguhkan oleh Pengadilan Agama Kendal dan Pengadilan Agama Cilacap.

Sebagai warga peradilan agama, hati saya sangat berbunga-bunga membaca artikel tersebut. Bagaimana tidak, ide transparansi peradilan berbasis teknologi informasi yang didakwahkan oleh Badilag telah diamalkan dengan cerdas dalam aktiv itas pelayanan PA Kendal dan PA CIlacap ,sehingga mampu menarik perhatian media cetak bergengsi, Kompas. Tidak tanggung-tanggung artikelnya di muat di head line. Informasi yang dimuat di halamat muka, pasti konten informasinya mengandung sesuatu yang luar biasa.

Dalam suasana bathin yang ceria, saya pun mengirimkan “berita Kompas” tersebut ke pimpinan badilag dan beberapa teman lainnya. Meski saya pun menduga mereka sudah baca berita ini. Semata-mata hal tersebut dilakukan karena rasa gembira tiada tara. Berbagi rasa gembira!!!.

Malam harinya, saya pun berbagi informasi melalui berita yang di tulis di badilag.net dengan judul Catatan atas berita kompas : Transparansi Peradilan : mewujudkan kepercayaan timbal balik. Jika waktu itu artikel badilag.net sudah dilengkapi komponen komentar seperti saat ini, saya yakin akan banyak komentar yang mengekspresikan kegembiraan warga peradilan agama.

Hari Senin (16/6/2008), PA Kendal dan PA Cilacap menjadi buah bibir di Pegangsaan Barat 30, bahkan di Medan Merdeka Utara 9-13. Berawal dari berita Kompas ini, media elektronik pun ramai membicarakan kedua pengadilan ini. Cilacap dan Kendal seolah menjadi bintang ditengah kelabunya dunia peradilan dalam pandangan media. Bahkan Metro TV menjadikan fenomena PA Kendal dan PA Cilacap ini menjadi topik bedah editorial. Sungguh fenomenal !.

Apa reaksi Pak Dirjen terhadap melejitnya citra lembaga yang Ia pimpin. “Saya memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran PA Kendal dan PA CIlacap, tapi kita jangan “geer” apa lagi merasa yang terbaik, berita ini tantangan sekaligus motivasi untuk bekerja lebih baik”, demikian diucapkan Dirjen pada acara ceramah yang rutin disampaikan bakda zuhur di musola Al-Hikmah, gedung Badilag (lama), Jalan Pegangsaan Barat No 30. Kata-kata tersebut bukan “kata-kata jumpa pers” yang sudah dipersiapkan sebelumnya, tetapi sebuah wejangan bagaimana kita bersikap untuk tidak terlena dengan pujian.

Menularkan “budaya” Transparansi

Publikasi dari berbagai media mengenai transparansi peradilan, khususnya transparansi anggaran, menjadikan informasi yang ada di dua pengadilan ini cepat menyebar, baik di kalangan internal MA maupun para penggiat access to justice.. Akhirnya muncul gagasan agar pengadilan yang memiliki website menjadikan transparansi anggaran menjadi standar menu.

Adalah Egi Sutjiati, konsultan MCC-ICCP yang juga sosok dibalik munculnya berita di Kompas ini yang menjadi pencetus gagasan tersebut. Untuk mematangkan rencana tersebut, digelarlah pertemuan yang melibatkan perwakilan seluruh Ditjen, beberapa pengadilan banding, dan “tokoh transparansi” dari PA Cilacap ( H. Abdul Choliq [KPA], Anwar Fauzi [wapan]) dan PA Kendal (H. Yusuf Buchori [KPA], Rohmat [hakim]) . Pertemuan yang digelar di Surabaya pada tanggal 12-16 Agustus 2008 ini selain melahirkan standardisasi menu transparansi juga memutuskan bahwa akan digelar workshop standardisasi menu website bagi 170 satker pengadilan .

Suasana On Job Training Uploading Data Transparansi Anggaran dan Keuangan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung tiga tahun yang lalu. Para instruktur semuanya berasal dari peradilan agama

September 2008 (bertepatan dengan bulan suci Ramadhan), tepatnya tanggal 17-19 September 2008, 170 satker diundang ke Hotel Borobudur Jakarta untuk mengikuti kegiatan yang bertajuk On The Job Training Uploading Data Transparansi Anggaran dan Keuangan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Yang menarik dari kegiatan ini, selain dominasi pengadilan agama yang menjadi peserta juga nara sumber/fasilitator kegiatan juga didominasi latar belakang peradilan agama. Mereka adalah Anwar Fauzi (PA Cilacap, kini Pansek PA Purwokerto), Fadlilah Mubarok ( PTA Bandung), M.Roy Irawan (PTA Semarang), Rohmat (Hakim PA Kendal), Helmi Indra M (Badilag) dan saya sendiri. Alhamdulillah, kegiatan Borobudur ini sukses, dan transparansi anggaran menjadi kebanggaan baru bagi dunia peradilan.

Transparansi yang dilakukan PA Cilacap dan PA Kendal benar-benar membawa harum peradilan agama, sekaligus menjadi daya tarik pagi para pengamat untuk melihat dari dekat. UNDP (United Nations Development Programme) perwakilan Indonesia salah satu lembaga yang ingin memotret PA Kendal. Untuk kepentingan tersebut, saya bersama bu Wiwik Awiati (Koordinator Tim Asistensi Pembaruan Peradilan) diberi tugas untuk membuat dokumentasi visual.

Kami berdua mendatangi PA Kendal dan disana mendapatkan pemandangan yang kontras. Prestasi gemilang yang diukir oleh pengadilan yang di pimpin oleh Pak Yusuf Buchori ini lahir dari gedung yang sederhana—yang lebih mirip dengan rumah tinggal daripada kantor—dengan fasilitas yang serba pas-pasan. Fenomena ini menguatkan tesis bahwa prilaku pelayanan menjadi faktor determinan dalam mewujudkan kepuasan pelanggan.

Seharian kami mencoba memotret access to justice yang diberikan PA Kendal. Kami mewawancara Ketua dan beberapa karyawan. Kamipun melakukan wawancara “mendadak” kepada pengguna pengadilan yang berada di ruang tunggu. Selain itu kami pun mewawancara seorang pengacara. Topik yang kami tanyakan meliputi: bagaimana proses berperkara, bagaimana mendapatkan akses informasi, biaya perkara, dan pengembalian sisa panjar. Semua proses wawancara kami rekam secara visual. Jawaban mereka mengukuhkan berita kompas yang bertajuk “Mendekatkan Keadilan kepada Masyarakat”.

Melengkapi reportase “access to justice”, kami pun mendatangi rumah salah pihak yang mengajukan perkara secara prodeo. Sekitar 30 menit kami menempuh perjalanan menuju tempat tersebut. Di rumah yang sangat sederhana, berlantaikan tanah, berdinding anyaman bambu dan tanpa penerangan listrik tersebut kami melakukan wawancara. Kami menanyakan apakah Dia mengelurarkan biaya untuk berperkara di pengadilan. “Saya tidak mengeluarkan sepeserpun untuk mengurus perkara ini, tapi harus mengeluarkan uang 200 ribu untuk ngurus KTP dan keterangan tidak mampu”, jawabnya kepada kami dengan penuh kepolosan. Ironis sekali!!!.

UNDP/Bappenas meminta kepada kami untuk memproduksi rekaman tersebut menjadi video sketsa berdurasi 5 menit, untuk bahan presentasi. UNDP/Bappenas sangat tertarik dengan fenomena transparansi peradilan agama. Konon pemohon perkara prodeo yang menjadi salah seorang tokoh dalam video kami tersebut diundang ke Jakarta untuk audiensi bersama dengan Bupati dan KPA Kendal  yang dihelat oleh Bappenas.

Bersinarnya PA Cilacap dan PA Kendal pada pertengahan 2008 menunjukan bahwa berprestasi atau berkreativitas bukan hanya dominasi Jakarta, dimanapun hal itu bisa dilakukan. Selain itu, PA Cilacap dan PA Kendal adalah yang berhasil terlirik oleh media, mungkin banyak pengadilan lain yang sudah melakukan atau bahkan kreativitasnya melebihi kedua pengadilan tersebut namun tidak terungkap media. Sebut saja misalnya PA Wonosari, PA Kab. Malang, PA Purwodadi, PA Jakarta Utara, PTA Bandung, PTA Banjarmasin dan banyak lagi yang lainnya. Pengadilan-pengadilan tersebut menjadi sangat populer karena kreativitas yang ditampilkan. Kita beruntung punya website, sehingga publikasi pengadilan agama yang dinilai kreatif akan mendorong  pengadilan lain  untuk mengikutinya, paling tidak menginspirasinya (an)