Wakil Ketua PTA Bengkulu menjadi Narasumber Sambung Rasa Deklarasi Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI)
Jakarta, 12 Januari 2024, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bengkulu, Dr. Siti Zurbaniyah, S.H., M.H.I., menjadi salah satu narasumber utama dalam acara sambung rasa "Deklarasi Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia" yang digelar di Hotel Holiday Inn Kemayoran Jakarta. Acara ini dihadiri juga oleh Hakim Tinggi PTA Bengkulu, Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H., dan diikuti secara daring oleh Ketua dan perwakilan Hakim Tinggi perempuan PTA Bengkulu di ruang command center PTA Bengkulu.
Dalam sambutannya, Dr. Siti Zurbaniyah menegaskan bahwa Deklarasi BPHPI bukanlah upaya untuk bersaing dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), melainkan untuk memperkuat posisi dan eksistensi IKAHI. Meskipun ruang kepemimpinan bagi hakim perempuan telah diperluas, namun belum mencapai proporsionalitas yang diinginkan. BPHPI hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dan memastikan bahwa kepemimpinan hakim perempuan berkembang secara profesional dan proporsional.
"Kondisi kepemimpinan perempuan, hakim perempuan saat ini memang sudah diberikan ruang sebesar mungkin oleh lembaga, tetapi belum proporsional," ungkap Dr. Siti Zurbaniyah. Oleh karena itu, BPHPI berkomitmen untuk merancang program-program yang mendukung pengembangan potensi hakim perempuan Indonesia, agar mereka dapat memainkan peran mereka dengan seimbang dalam kepemimpinan bersama laki-laki.
Dr. Siti Zurbaniyah menekankan bahwa kehadiran BPHPI bukan hanya untuk menggali potensi hakim perempuan, tetapi juga menjadi kekuatan yang signifikan. BPHPI bertujuan untuk mengelola potensi hakim perempuan dengan lebih profesional, membawa agar dapat menciptakan kepemimpinan pengadilan yang proporsional. Visi dan Misi Mahkamah Agung yaitu "Peradilan Yang Agung" menjadi landasan bagi peran BPHPI.
Dengan semangat "PBHPI Hebat, IKAHI Jaya", deklarasi BPHPI menandai langkah besar dalam memajukan peran hakim perempuan menuju peradilan yang lebih inklusif dan adil. Acara ini menjadi titik awal bagi upaya bersama menuju proporsionalitas yang diinginkan dalam kepemimpinan peradilan di Indonesia.
~
[FR]