PA-SOLOK.GO.ID

SOLOK KOTA || HUMAS

 

 

Sosialisasi Penguatan Pengawasan (Pengendalian Gratifikasi, Penanganan Benturan Kepentingan dan Whistleblowing System) Pada Pengadilan Agama Solok | (04/02)

 

Jum'at, 03 Februari 2023 seluruh pegawiai Pengadilan Agama Solok mengikuti kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Penanganan Benturan kepentingan dan Whistle Blowing di Pengadilan Agama Solok dengan narasumber Zulkifli Firdaus, S.H.I., Wakil Ketua Pengadilan Agama Solok dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Solok.

Pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintahan adalah bagian dari reformasi birokrasi yang mendorong visi Presiden Joko Widodo, yakni Indonesia maju dan bergerak dinamis. Pengendalian Gratifikasi diatur dalam Keputusan Kepala Bawas MA RI Nomor: 28/BP/SK/III/2021. Dampak bola salju reformasi birokrasi dapat menggerakkan semua sektor kehidupan masyarakat. Pelayanan publik yang profesional, transparan dan agile dapat segera terwujud, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Penguatan implementasi program pengendalian gratifikasi memerlukan komitmen pimpinan hingga level unit kerja. Perlu juga sosialisasi mandiri serta implementasi nilai-nilai integritas, yakni membangun kesadaran melapor, serta lingkungan pengendalian yang transparan dan akuntabel.Salah satu akar masalah dari masih buruknya layanan publik adalah hubungan transaksional yang tidak sah antara pemohon izin dengan oknum petugas pelayanan. Menyadari hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan program pengendalian gratifikasi. Salah satu caranya adalah melalui aplikasi Gratifikasi Online atau GOL KPK, sebuah aplikasi pelaporan gratifikasi.

 

 

Dalam rangka peningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Penyelenggara Negara di lingkungan Pengadilan Agama Solok, serta meminimalisir terjadinya benturan kepentingan dan menyatukan pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada performance kinerja penyelenggara, serta dalam rangka optimalisasi kinerja Penyelenggara Pemerintah di Lingkungan Pengadilan Agama Solok, yang membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

 

Perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Solok di dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya yang diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penaganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya

"Potensi adanya benturan kepentingan harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan" Ungkap Zulkifli Firdaus dalam penjelasannya sebagai pemateri Benturan Kepentingan ini.

 

Terkait dengan sosialisasi Whistle Blowing System, Materi yang disampaikan mengenai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI bagi siapa pun yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.

#PASolokHebat - #PTAPadang - #DirjenBadilag - #HumasMahkamahAgung - #KemenpanRB - #RBKunnwas