Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Asri Handayani, S.H.I., M.E. mengikuti Sosialisasi dan Monev Implementasi Program Kemudahan Berusaha pada Jum’at, 26 November 2021 secara daring melalui Zoom Meeting yang dimulai pada pukul 09.00 WIB.

Sosialisasi dan Monev  ini dilaksanakan berdasarkan surat Ketua Kamar Perdata/Ketua Pokja Kemudahan Berusaha Nomor 22/Tuaka Pdt/U/XI/2021 mengenai Undangan Sosialisasi dan Monev Implementasi Program Kemudahan Berusaha.

Wakil Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kemudahan Berusaha YM Syamsul Maarif, SH, LLM, PhD yang merupakan narasumber dalam kegiatan ini mengatakan  "Pengadilan memiliki peran penting dalam mewujudkan kemudahan berusaha karena apapun aturannya, semua rencana dan agenda reformasi kemudahan berusaha harus tercermin di lapangan".

Adapun tujuan kegiatan ini ialah sebagai tindak lanjut dari Hasil Survei Kemudahan Berusaha di Daerah (34 Provinsi) di Indonesia Tahun 2021 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal/ Kementerian Investasi terkait indikator penegakan kontrak melalui Gugatan Sederhana dan penyelesaian perkara kepailitan, masih ditemukan prosedur layanan ecourt belum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi Dendy Apriandi mengatakan berdasarkan hasil survei tersebut menunjukkan dari 24 provinsi terdapat Pengadilan yang meminta para pihak menyerahkan berkas perkara dalam bentuk cetak dan bukti transfer pembayaran biaya perkara yang terdaftar secara elektronik. Kegiatan sosialisasi ini pun berakhir pada pukul 16.30 WIB.

 

Tim IT PA Pematangsiantar