monev) terkait pengisian Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI). Kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan dalam proses pengisian serta memberikan masukan untuk perbaikan yang berkelanjutan dalam rangka pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Agama Tangerang.

 

 

Mengingat pelaksanaan tugas kedinasan pada tanggal 24 hingga 27 Maret 2025 dapat dilakukan secara fleksibel berdasarkan lokasi (sesuai surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 406/SEK/HM3.1.1/III/2025), terdapat beberapa pegawai Pengadilan Agama Tangerang yang bekerja secara Work From Home (WFH) sehingga kegiatan monev kali ini dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom.

 

Acara ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Tangerang, Khalid Gailea yang bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Pengadilan Agama Tangerang. Khalid memberikan arahan serta mengevaluasi penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh masing-masing tim area pembangunan Zona Integritas.

 

 

Dalam kegiatan monev ini, perkembangan penilaian mandiri yang dilakukan oleh masing-masing tim di setiap area pembangunan Zona Integritas dievaluasi. Penilaian tersebut disertai dengan bukti dukung yang relevan, yang diunggah melalui aplikasi PMPZI. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap penilaian serta menjamin bahwa pelaksanaan zona integritas terus berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

 

Pengadilan Agama Tangerang terus berupaya meningkatkan kinerja dan pelayanan, hal tersebut berpengaruh terhadap hasil akhir Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Pengadilan Agama Tangerang di awal Tahun 2025 ini yaitu mencapai nilai 98,95.

 

Semoga dengan peningkatan pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang terus dilakukan, Pengadilan Agama Tangerang tidak hanya dapat mempertahankan WBK namun yang paling penting Pengadilan Agama Tangerang dapat mewujudkan sasaran Pembangunan Zona Integritas itu sendiri yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta pelayanan publik yang prima.