PTA Palu Ikuti Konsultasi Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2014
Palu | pta-palu.net
Anggaran untuk masyarakat Miskin dan Terpinggirkan menjadi salah satu Prioritas Penyusunan Program dan Anggaran Mahkamah Agung RI di tahun 2014, di antaranya dengan dianggarkannya kembali Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tahun 2014 yang sebelumnya berada pada anggaran Departemen Hukum dan HAM.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Urusan Administasi Mahkamah Agung RI, Dr. Drs. H. Aco Nur, MH dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Mahkamah Agung RI, Sardiono, SE.,M.Pd dalam acara pembukaan rapat Konsultasi Penyusunan Program dan Anggaran untuk tahun 2014 bertempat di Palu Golden Hotel, Senin 10 Juni 2013.
Acara yang dibuka secara resmi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, Drs. H.Muh. Djufri Palallo, SH.,MH tersebut diikuti oleh 66 peserta dari peradilan umum dan peradilan agama se sulteng dan dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, 10 Juni 2013 sampai dengan 12 Juni 2013. Pada acara pembukaan ini diserahkan Pagu Indikatif kepada masing-masing satker yang diterima oleh Panitera/Sekretaris PTA Palu dan PT Sulawesi Tengah.
Hal lain yang disampaikan oleh Kepala BUA yaitu mengenai reformasi birokrasi khususnya dalam masalah penganggaran yang mencakup 3 prinsip pembaharuan keuangan yakni disiplin fiskal, efisiensi alokasi dan efisiensi teknis dan operasional dan untuk mendukung hal tersebut, maka tiap tahun akan dianggarkan untuk rapat konsultasi penyusunan program dan anggaran di masing-masing tingkat banding peradilan seluruh Indonesia guna mendukung berhasilnya refomasi birokrasi di Lingkungan MARI.
Masih dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi, kepala BUA menyampaikan bahwa Mahkamah Agung RI telahmenyusun program kerja selama 25 tahun dalam blue-print Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai upaya untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik pada Mahkamah Agung RI.
Kepala BUA juga menyampaikan prestasi Mahkamah Agung RI di tahun 2012, khususnya terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan MARI dan LAKIP yang mendapat nilai B dari MENPAN. Pada akhir sambutannya, Kepala BUA menyampaikan bahwa tiap tahun Mahkamah Agung RI akan mengusahakan kenaikan anggaran dengan menyesuaikan pada kemampuan keuangan Negara serta pentingnya melakukan penyempurnaan dan evaluasi anggaran secara periodik untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung menuju badan peradilan yang agung.
Khusus terkait LAKIP, Kepala BUA menekankan agar seluruhsatker di lingkungan Mahkamah Agung RI agar meng-upload di website masing-masing paling lambat 16 Juni 2013 karena setiap tahunnya Menpan melakukan evaluasi LAKIP pada bulan Juli. Acara ini ditutup pada tanggal 12 Juni 2013 secara resmi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.(IIN)