PTA Palu Gelar Rakor dan Konsultasi Penyempurnaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2019

Palu|www.pta-palu.go.id

Mahkamah Agung terus berupaya melakukan terobosan-terobosan untuk mewujudkan pelayanan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan.

Bentuk keseriusan tersebut ditandai dengan lahirnya aplikasi Pengadilan Elektronik ( E-Court) dimana aplikasi tersebut memberikan kemudahan dalam pelayanan dan biaya kepada masyarakat untuk berperkara di pengadilan.

Demikian sambutan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI. yang dibacakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Ida Bagus Djagra, S.H.,M.H. ketika membuka acara Rakor dan Konsultasi Penyempurnaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2019 yang diikuti oleh Sekretaris dan Kasubag. Rencana Program dan Anggaran Peradilan Agama dan Peradilan Umum se Wilayah Sulawesi Tengah di Palu, Kamis, 30 Agustus 2018.

Selain itu, Kabiro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI. juga menyampaikan bahwa selain E-Court, capaian Mahkamah Agung selama kurun waktu Renstra Tahun 2015-2019 yaitu :

1. Percepatan Penyelesaian perkara Mahkamah Agung melalui sistem kamar dan penataan ulang managemen perkara melalui IT sesuai denga SEMA No. 2 Tahun 2014
2. Implementasi SIPP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) pada 5 Pengadilan Tingkat pertama dan Banding sebagai Pilot Project
3. Menggalakkan akreditasi dan implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
4. Menguatkan akses peradilan kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan melalui sidang keliling, posbakum, pembebasan biaya perkara (prodeo) dan identitas hukum
5. Replikasi implementasi E-SKUM dan ATR ke 100 pengadilan
6. Melaksanakan rencana aksi kemudahan berusaha pada indikator “Penegakkan Kontrak” dan Penyelesaian Kepailitan untuk memenuhi target peringkat presiden Jokowi dari peringkat 91 ke 40.

Lebih lanjut Kabiro Perencanaan MA.RI menyampaikan bahwa terkait peningkatan kualitas kinreja pelayanan peradilan tahun 2019, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran dan sesuai kesepakatan dengan Badan Perencanaan Nasional menetapkan 3 kegiatan prioritas nasional tahun 2019 yaitu peningkatan fungsi SPPT di 5 Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup Terpadu dan Pendidikan dan Pelatihan SPPA terpadu.

“Sasaran kinerja tersebut tidak mungkin terwujud tanpa adanya komitmen Bapak/Ibu sekalian untuk bersama-sama merencanakan, menganggarkan dan mengimplementasikan, khususnya untuk melaksanakan kegiatan prioritas di atas dan sebagaimana mekanisme penelahaan kebutuhan pagu anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, persetujuan pagu ditetapkan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dan kebutuhan inisiatif baru”, ujarnya. (iin)

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi Penyempurnaan dan Penyusunan RKA-K/L oleh pemateri dari Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung yaitu Untung Hermawan, Yovi Silvina dan Indah Wahyuni, pemateri dari Ditjen Badan Peradilan Umum yaitu Krisna Sofiadi, S.H dan Ida Bagus Swardana Putra, S.Kom dan pemateri dari Ditjen Badan Peradilan Agama yaitu Hirpan Hilmi, S.T dan Reza Dwi Ardianto.

Sabtu, 1 September 2018, acara ditutup oleh Wakil Ketua PTA.Palu, Dr. H. Samparaja, S.H.,M.H. yang ditandai dengan Penyerahan Backup RKA-K/L yang dilengkapi TOR dan RAB oleh perwakilan Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung, Peradilan Umum dan Peradilan Agama kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu.

Acara ditutup dengan pembacaan doa oleh Arkanuddin, S.H.I, Kasubag. Perencanaan, TI dan Pelaporan Pengadilan Agama Parigi.