PTA Padang Ikuti Rakor Penyusunan Renstra

Dipublikasikan oleh Ridwan Anwar pada on 13 Januari 2014.

Foto Kika: Karo Renog, Sekretaris, Kepala BUA dan Karo Perlengkapan Mahkamah Agung RI

Padang | pta-padang.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Padang diwakili Drs. Ali Amran, SH, Hj. Nelmailis, SH, Mukhlis, SH dan Aidil Akbar menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya Tahun 2015-2019. Rakor itu dihadiri oleh semua lingkungan peradilan se-Indonesia. Peserta kegiatan yang lebih dari empat ratus orang tersebut terdiri dari Panitera/ Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris dan Operator.

Pada sesi pengarahan, Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia menyampaikan tiga program jangka pendek Mahkamah Agung, program tersebut ialah mendorong capaian SIMAK BMN, mendorong capaian LAKIP dan tata kelola keuangan.

Merunut dua tahun kebelakang, Nurhadi menyampaikan "Saat itu tata kelola BMN dan keuangan carut-marut, namun karena kita satu arah, ingin merubah wajah lembaga ini, hasilnya luar biasa." Menyinggung soal renstra, Nurhadi berkara, "Renstra hanya disusun sekali setahun, dokumen renstra berorientasi kepada hasil, capaiannya dalam kurun waktu lima tahun. Renstra tersebut dituangkan tiap tahunnya dalam Renja, kemudian dijabarkan dalam RKAKL setiap tahunnya, pembuatannya harus didukung oleh database yang valid dan menggunakan sumber IT". "Alangkah ruginya kita yang masih tidak menggunakan Komdanas, pasti tertinggal dari satker lain, padahal Komdanas sudah tersedia dan tinggal digunakan saja", sindirnya kepada satker yang masih belum menggunakan Komdanas.

"Setiap perencanaan baik dipusat maupun didaerah harus sejalan dengan tupoksi agar bisa dijalankan, hal ini sejalan juga dengan reformasi birokrasi", katanya menyinggung soal perencanaan yang tidak sejalan antara pusat dan daerah, "Sinergi bagian perencanaan dan pelaksana harus berjalan seiring", tambahnya.

Hal lain yang disampaikan Nurhadi dalam pengarahan tersebut diantaranya mengenai SIMARI, penilaian AKIP, monev, opini BPK dan penilaian oleh TEPPA.

Mengenai Simari online, aplikasi berbasis web ini nantinya akan digunakan dalam perencanaan. Untuk perencanaan TA 2015, satker tidak perlu lagi mengirim email, mengirimkan hardcopy atau pun datang langsung ke Mahkamah Agung, tetapi cukup dengan memanfaatkan Simari Online. Aplikasi ini tentunya menjawab permasalahan inefisiensi dan membantu pemerintah dalam menjalankan program anti korupsi.

Kiri : Wapan dan Kasub Keuangan PTA Padang dan kanan : Foto kika: Plt. Wasek, Staf dan Wapan PTA Padang

Berbicara mengenai penilaian AKIP Mahkamah Agung tahun 2013, nilainya belum menggembirakan. Nilai hasil evaluasi Mahkamah Agung tahun 2013 baru mencapai 60,07. Nilai tersebut berada pada kisaran tingkat akuntabilitas kinerja CC. Dengan menggunakan media projector yang tersedia, Nurhadi menampilkan nilai komponen AKIP Mahkamah Agung. Nilai perencanaan kinerja 22,08, pengukuran kinerja 11,59, pelaporan kinerja 9,63, evaluasi internal 4,27 dan capaian kinerja 12,50.

Sedangkan bobot tiap-tiap komponen AKIP tersebut secara berurutan, 35, 20, 15, 10, 20 sehingga totalnya 100. Maka terlihat bahwa MA baru sanggup pada posisi 60,07 dari 100. Nurhadi berpesan agar dilakukan peningkatan SDM dan peningkatan akuntabilitas kinerja seluruh jajaran di MA. IKU, Renstra, PKT dan RKT mesti dimiliki oleh setiap satker. IKU harus terukur dan bersifat outcome, sedangkan PK harus dimonitoring rencana aksinya dan Renstra perlu disempurnanakan lagi.

Mengenai monev, baik Aplikasi Monev Kinerja Penganggaran maupun e-monev bappenas harus diisi sesuai aturannya. Pengisian monev ini ditampilkan dalam rapat menteri-menteri dan pimpinan lembaga. "Jangan sebagian daerah memberikan kontribusi yang buruk untuk KL ini dalam pemberian opini BPK", tandas Nurhadi yang mengisyaratkan bahwa pengisian Monev berpengaruh terhadap pemberian opini LKKL oleh BPK. "Daerah yang memiliki nilai monev yang buruk sudah dipotret pimpinan (Ketua MA-red). Untuk itu, jangan sampai mendapat punishment nantinya", ungkapnya. Nurhadi menyampaikan setidaknya ada 2 hal yang mempengaruhi opini BPK nantinya, yaitu aset dan saldo. Dimana saldo awal 2014 harus sama dengan saldo akhir 2013. " Jangan sampai satu rupiah pun selisihnya", tandasnya lagi.

Mengenai penilaian oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran yang disingkat TEPPA, Nurhadi menyampaikan bahwa penyerapan anggaran KL selalu dimonitoring oleh TEPPA. "Kondisi penyerapan anggaran nasional saat ini ialah 79,91% sedangkan penyerapan anggaran MA 88,38%," urainya ketika senang mendapat info tersebut sekitar jam sembilan pagi tanggal 22 Desember 2013. Nurhadi berharap penyerapan ini menembus level 90, tentunya bagus kalau hingga menyamai penyerapan anggaran tahun lalu yang mencapai angka 95.

Peserta Rakor

Nurhadi sangat banyak memberikan wejangan serta nasehat-nasehat dalam kegiatan Rakor itu. Rakor itu dilaksanakan di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Megamendung Bogor. Rakor itu akan selesai tanggal 24 Desember.