Mahkamah Agung RI melaksanakan refleksi akhir tahun yang digelar di lantai 2 Gedung Tower pada hari Rabu (29/12) pukul 10.00.WIB. refleksi akhir tahun kali ini mengusung tema “Bersinergi untuk Membangun Kepercayaan Publik”.

PTA Medan mengikuti refleksi MA tersebut melalui kanal http://bit.ly/MA.Live. yang dilaksanakan di command center. Hadir Ketua PTA Medan H. Abd. Hamid Pulungan, Wakil Ketua H. Abdullah dan Hakim Tinggi.  

Ketua MA Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. mengungkapkan bahwa MA saat ini memiliki 910 satuan kerja ditambah dengan 13 pengadilan tingkat banding baru yang telah disetujui beberapa waktu lalu oleh DPR RI. Hal ini, lanjutnya lagi, tentu bukan persoalan mudah untuk memenuhi standar sarpras IT yang sama bagi seluruh satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki MA. Namun, MA akan terus berupaya agar semua satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di pelosok-pelosok dan pulau-pulau terpencil, bisa memiliki standar sarpras IT yang setara dengan pengadilan-pengadilan yang ada di kota-kota besar, sehingga di tahun 2022 yang akan datang, tidak ada lagi kendala teknis yang dapat menghambat pelayanan pengadilan dalam proses persidangan elektronik.

Disebutkan oleh Ketua MA, dalam rangka melaksanakan fungsi mengatur, selama tahun 2021 Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa regulasi dalam bentuk PERMA sebagai berikut:

1. Perma Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim.
2. Perma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
3. Perma Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga;

Selain dalam bentuk PERMA, MA juga telah menerbitkan beberapa SEMA sepanjang tahun 2021, sebagai berikut:

1. SEMA Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ke Pengadilan Niaga.
2. SEMA Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentuan Tenggang Waktu Penyelesaian Permohonan Penitipan Ganti Kerugian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
3. SEMA Nomor 3 Tahun 2021 tentang Larangan Pungutan Terkait Pengambilan Sumpah dan Janji Advokat.
4. SEMA Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerapan Beberapa Ketentuan dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
5. SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Ketua MA Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. menyampaikan prestasi tentang satuan kerja yang meraih WBK/WBBM pada MA dan badan peradilan di bawahnya antara lain Ditjen Badilag yang meraih WBBM. Dengan prestasi ini, katanya lagi, dirinya meraih penghargaan sebagai pemimpin perubahan pembangunan zona integritas.

“Saya sampaikan apresiasi yang tinggi kepada satuan kerja yang telah meraih WBK/WBBM tahun 2021 dan saya dinobatkan sebagai pimpinan perubahan pembangunan zona integritas,” ujar Ketua MA Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. yang mendapat tepuk tangan dari hadirin. (ahp)