PTA Medan Gelar Rapat Membahas Agar Minutasi Berkas Perkara Tidak Hijau Semangka

Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Ini berarti, setiap perkara yang diperiksa Majelis Hakim harus selesai berdasarkan proses persidangan. Mungkin saja penyelesaiannya adalah diterima dan dikabulkan atau justru sebaliknya yaitu perkara ditolak dan tidak dapat diterima.

Terlepas apapun jenis putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim, yang jelas adalah setiap perkara yang diputus harus diselesaikan berkasnya atau yang disebut dengan minutasi. Dalam hal minutasi ini, pimpinan MA mengharuskan dengan cara one day minut. Artinya, perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim harus diminut berkas perkara sesaat setelah perkara tersebut diputus.

Dalam hal minutasi berkas perkara ini menggunakan dua cara yaitu meminut berkas perkara itu sendiri secara fisik dan menginputnya dalam aplikasi SIPP. Kedua sistim minutasi berkas perkara tersebut harus seiring sejalan yaitu berks perkara diminut secara fisik dan diinput pada SIPP pada waktu yang bersamaan. Terkadang, berkas perkara telah diminut pada SIPP, tetapi belum diminut secara fisik. Hal inilah yang menjadi persoalan dalam hal minutasi berkas berkara sehingga terjadi seperti hijau semangka, dalam arti kata nampak hijau di bagian luar tetapi merah di bagian dalam.

Seiring dengan persoalan tersebut di atas, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) mengeluarkan surat edaran nomor 389/DjA/HM.00/2/2021 tanggal 5 Februari 2021. Surat yang ditandatangani Dirjen Badilag H. Aco Nur tersebut meminta agar pengisian seluruh file data pada SIPP harus sesuai dengan kondisi riil dan tanpa rekayasa. Dan apabila ternyata ditemukan perbedaan antara file yang ada pada SIPP dan kondisi riil berkas perkara itu sendiri, pimpinan pengadilan yang bersangkutan akan dikenakan sanksi.

Sehubungan dengan hal itu, PTA Medan menggelar rapat yang diikuti hakim tinggi dan panitera pengganti pada hari Kamis (11/02). Dalam rapat tersebut, Ketua PTA Medan H. Abd. Hamid Pulungan meminta kepada hakim tinggi dan panitera pengganti agar melaksanakan surat edaran Badilag di atas dengan penuh tanggung jawab. Disebutkannya, dirinya dan Panitera akan mengawasi secara ketat tentang minutasi berkas perkara ini.

“Saya instruksikan kepada Majelis Hakim untuk melaksanakan minutasi berkas perkara sesuai dengan surat edaran Badilag,” tandas H. Abd. Hamid Pulungan.

“Jangan sampai terjadi minutasi berkas perkara seperti hijau semangka, hijau di luar tetapi merah di dalam,” harap H. Abd. Hamid Pulungan.

Sementara itu, salah seorang Ketua Majelis H. A. Hamid Saleh menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan minutasi berkas perkara agar sesuai antara data fisik dan data yang ada pada SIPP. “Alhamdulillah, selama ini telah kami terapkan pelaksanaan minutasi berkas perkara dan sesuai antara data fisik dan data pada SIPP,” imbuhnya menginformasikan.

Rapat yang digelar di ruang rapat pimpinan tersebut disepakati bahwa masing-masing Majelis Hakim akan menerapkan minutasi berkas perkara sesuai dengan surat edaran Dirjen Badilag sehingga tidak ada teguran atau sanksi kepada pimpinan pengadilan. (ahp)