PTA. Ambon Gelar Upacara HUT RI ke 68

Ambon|pta-ambo.go.id (19/08/13)

Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke- 68, pada hari Sabtu (17/08/13) diperingati dengan melaksanakan upacara bendera di halaman Pengadilan Tinggi Agama Ambon, berjalan dengan baik dan khidmat. Yang bertindak sebagai Pembina Upacara adalah Ketua Pengadilan Agama Ambon, Drs. H.Ilham Mushaddaq, SH. MH

Hadir dalam HUT RI yang ke- 68, disamping seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Agama Ambon, juga diikuti oleh  pegawai  Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Acara dimulai tepat jam 07.30 wit, dengan dipandu oleh Nurjanah Wasahua, S. Kom sebagai pembawa acara, dimulai dengan persiapan barisan oleh pemimpin upacara Ridwan Anjas, S. Sos.

Petugas pengibar bendera merah putih oleh  Said H. Al Hamid. Amd, Rahma Tahulaula dan Afwan Arsyad. Amd. Sedangkan pembaca Teks Pancasila oleh Arifa Latuconsina, S. Ag, dan Teks Pembukaan UUD 1945 oleh Drs. Samaun Madau.l

Ilham Mushaddaq  dalam amanatnya menyampaikan bahwa Bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan RI ini  melalui perjungan yang gigih, dan pada saat itu adalah detik-detik pelepasan  diri dari penjajahan dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu suatu kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan. Sejak saat itu pilar demokrasi telah ditetapkan dalam suatu konstitusi, yaitu UUD 1945 yang mengatur kekuasaan Negara, Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

Saat ini, semua lingkungan badan peradilan sudah menjadi satu atap dibawah Mahkamah Agung, dan setelah penyatuan atap  badan peradilan dibawah Mahkamah Agung dapat secara sendiri menyusun konsep yang jelas, terarah dan terukur untuk menuju suatu badan peradilan yang benar-benar mandiri dan berwibawa dan dapat member keadilan kepada masyarakat pencari keadilan.

Pasca penyatuan atap, langkah MARI dengan menyusun (Blue Print) tahun 2004-2009 dengan fokus  perubahan area-area ; 1. Manajemen perkara ; 2. Teknologi Informasi ; 3.  SDM ;  4. Manajemen keuangan ; 5. PNBP.

Pada  tahun 2007 dicantumkan   reformasi birokrasi , dimana Mahkamah Agung  ditetepkan sebagai pilot project dengan quick wins, meliputi 1. Tranparansi putusan ; 2. Pengembangan Teknologi Informasi; 3. Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim ;      4. SDM ; analisa dan evaluasi ; 5. PNBP.

Kemudian di tahun 2008 pemerintah mengeluarkan pedoman reformasi birokrasi, dan tahun 2009 MARI mengembangkan cetak biru pembaharuan badan peradilan tahun 2010-2035 dengan visi "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung".

Pencapaian sasaran cetak biru :;

1. Menjaga kemandirian badan peradilan ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan  kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Blue Print (cetak biru) pembaruan badan peradilan 2010 -2035, berisi langkah-langkah, yang meliputi ;

1. Kepemimpinan dan manajeman pengadilan ;
2. Sumber Daya Manusia (SDM);
3. Sarana prasaran dan anggaran;
4. Penyelenggaraan persidangan;
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna keadilan;
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau;
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan;

Dengan berpedoman pada misi dan visi serta upaya mewujudkan pengadilan yang unggul yang meliputi 7 area tersebut diharapkan kehadiran, kebebasan dan kemerdekaan badan peradilan Indonesia benar-benar akan terwujud tanpa menunggu sampai tahun 2035, dan peradilan di Indonesia akan mempunyai peran yang sangat besar dalam menjaga pilar-pilar demokrasi yang dapat mengisi kemerdekaan Indonesia melalui putusan-putusan dalam rangka menuju Indonesia yang makmur dan sejahtera yang berkeadilan.

Tahun 2012 Pemerintah mengeluarkan PP nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Saat ini Mahkamah Agung sedang memperjuangkan untuk meningkatkan remunerasi bagi pejabat, staf dan karyawan Mahkamah Agung dan badan peradilan diluar hakim.

Di Akhir sambutannya beliau  mengucapkan kepada seluruh warga peradilan   Selamat Idul Fitri 1 syawal 1434 H, mohon maaf lahir bathin, dengan mengajak seluruh jajaran peradilan di Indonesia  untuk mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bekerja lebih baik dan professional serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Upacara diakhiri dengan  pembacaan doa oleh Drs. Haji Latua S, dilanjutkan dengan halal bihalal dengan berjabat tangan.

(ar/PTA Ambon)