PTA Ambon Gelar Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan

Ambon | pta-ambon.go.id

Di Ruang Informasi dan Ruang Pansek Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Senin (28/1/2013), diselenggarakan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon, meliputi Satker (PTA-Ambon, PA-Ambon, PA-Masohi, PA-Tual, PT-Ambon, PN-Ambon, PN-Masohi, PN-Tual, PN-Saumlaki, PTUN-Ambon dan Dilmil III-18)

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini (28-29/1/2013), beragenda Pemeriksaan sekaligus Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Semester II.

Turut hadir Perwakilan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku sesuai surat Tugas Nomor ST-83/PW25/2/2013 tertanggal 17 Januari 2013 yaitu : Ridwan Syahranie, Dicky Prasetyo Adi, Rahmi dan Julihanto Dwi Pramono

Sedangkan Perwakilan dari masing – masing Satuan Kerja Wialyah PTA-Ambon, PA-Ambon, PA-Masohi, PA-Tual, PT-Ambon, PN-Ambon, PN-Masohi, PN-Tual, PN-Saumlaki, PTUN-Ambon dan Dilmil III-18 di wakilkan oleh operatornya masing – masing.

Seperti Penyampaian Operator Admin Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Pengadilan Tinggi Agama Ambon Sdr. Ridwan Anjas Soleh, S.Sos mengatakan bahwa : “Rencananya besok (29 Januari 2013) baru kami publikasikan hasil – hasil Pendampingan berbentuk daftar hasil pendampingan serta apa saja yang perlu diperbaiki dalam Penyusunan Laporannya sedang kita laksanakan saat ini, mudah – mudahan tidak ada kendala dalam Pendampingan Penyusunan Laporan saat ini.” Ucap Ridwan Anjas yang juga di “iyakan” oleh Pak Ridwan Syahranie selaku Ketua Tim Pendampingan dari BPKP Prov. Maluku.

Seperti yang di janjikan oleh Ketua Tim BPKP Provinsi Maluku Pak Ridwan Syahranie bahwa hari ini akan di sampaikan hasil Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Semester II ini.

“saya melihat penyusunan laporan keuangan semester II pada Satker Wilayah PTA-Ambon, PA-Ambon, PA-Masohi, PA-Tual, PT-Ambon, PN-Ambon, PN-Masohi, PN-Tual, PN-Saumlaki, PTUN-Ambon dan Dilmil III-18 telah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. Per-55/PP/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian / Lembaga, dan ini perlu di pertahankan.” Ucap Pak Ridwan.

Berpedoman dari Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 688-1/SEK/KU.01/12/2012 tertanggal 27 Desember 2012, tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi yang telah di lakukan oleh Biro Keuangan dan Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi MARI yang menyatakan bahwa Satuan Kerja Koordinator Wilayah Maluku pada Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2013 terdapat beberapa permasalahan yang sudah di perhatikan oleh TIM Pendampingan dari BPKP Prov. Maluku antara lain sebagai berikut :

1. Saldo Awal tahun 2012 sama dengan Saldo Akhir Tahun 2011 sudah sesuai dan tidak terdapat selisih.
2. Tidak terdapat Selisih Saldo Aset antara Aplikasi SAK dengan Aplikasi SIMAK BMN, dan pada Aplikasi SAK menu Rekonsiliasi BMN Periode Berjalan dan Rekonsiliasi SPM BMN juga tidak terdapat selisih.
3. Jurnal Akrual Tahun 2011 sudah tidak di temukan pada Neraca per 2 Januari sampai 30 November 2012.
4. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual per tanggal 31 Desember 2012 termasuk Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Tunjangan Hakim) yang tertunda bulan November dan Desember 2012, sesuai Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 sudah ter-realisasi.
5. Telah dilakukan koreksi pada Transaksi Penerimaan Negara Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan KPPN setempat.
6. Sudah tidak terdapat akun belanja maupun pendapatan diluar tupoksi Mahkamah Agung RI, kemudian dalam Realisasi Belanja Barang dan Modal sudah tidak minus.
7. Satuan Kerja pada Wilayah PTA-Ambon, PA-Ambon, PA-Masohi, PA-Tual, PT-Ambon, PN-Ambon, PN-Masohi, PN-Tual, PN-Saumlaki, PTUN-Ambon dan Dilmil III-18 sudah mengikuti petunjuk Surat Keputusan Sekretaris MARI Nomor 029/SEK/SK/V/2012 yaitu tentang pemanfaatan Aplikasi Komdanas (Komunikasi Data Nasional).

Mendengar apresiasi yang positif dari Tim Pendampingan BPKP Prov. Maluku atas hasil Pendampingan selama 2 hari yaitu tanggal 28 s/d 29 Januari 2013 para Operator dari Seluruh Satker Wilayah Maluku nampak berbangga diri dan antusias karena jerih payah dalam Penyusunan Laporan Keuangan Semester II mendapatkan apresiasi yang baik terlebih dari lembaga lain dan bukan Mahkamah Agung sendiri.