Pernyataan Hasbi Hasan Masuk Berita Utama TVRI
Sebelum meninggalkan tempat, Direktur yang didampingi Wakil Ketua dan Pansek PTA Banjarmasin dengan ramah memberi kesempatan kepada wartawan yang ingin klarifikasi atas penyataannya. (Foto:Bagus).
Pelaihari | pa-pelaihari.go.id
Dr. H. Hasbi Hasan, M.H., Direktur Pembinaan Administrasi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI mengatakan, lebih dari 50 juta penduduk Indonesia tidak memiliki buku nikah dan akta kelahiran dan lebih dari 700.000 WNI di luar negeri seperti Saudi Arabia, Malaysia, Mesir bahkan di Amerika tidak memiliki identitas hukum.
Pernyataan Direktur mencengangkan hadirin khususnya wartawan TVRI Kalimantan Selatan yang meliput acara puncak sidang itsbat nikah dalam pelayanan terpadu (integrated services) dan (one day service) yang dilaksanakan oleh PA Pelaihari, Pemkab. Tanah Laut dan Kantor Kemenag Kab. Tanah Laut Kamis, (21/5/2015).
Berikut pernyataan Hasbi Hasan yang diliput Habar Banua TVRI Kalsel:
https://www.youtube.com/watch?v=UzOsDRJd8pA
Atas pernyataan itu, wartawan mengklarifikasi kepada Direktur, apa saja faktor penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat. Direktur menuturkan ada tiga faktor mengapa perkawinan tidak tercatat:
- Faktor pemahaman masyarakat yang menganggap kalau sudah sah secara agama tidak perlu dicatatkan. Faham ini populer di kalangan santri dan orang di desa-desa yang pengetahuannya masih lemah.
- Faktor penghulu yang lalai. Ia menikahkan namun tidak melaporkan ke KUA. Ada juga penghulu yang nakal, ia terima uangnya namun tidak menyetorkannya dan mengurus administrasi ke KUA.
- Faktor geografis. Biasanya terjadi di daerah kepulauan yang terpencil dan jauh dari kecamatan sehingga sulit di jangkau dan biayanya pun mahal. Bagaimana mau mencatatkan, tukang afdruk foto saja tidak ada?
Direktur menegaskan, pelaksanaan pelayanan terpadu dipermudah namun tetap berpedoman kepada hukum formil dan materiil sehingga tidak terjadi penyeludupan hukum.
“Kepada masyarakat saya berpesan, karena sudah diberi kemudahan jangan mempermudah lagi dengan mengabaikan pencatatan dengan alasan nanti juga ada sidang itsbat nikah”, demikian pesan Hasbi Hasan kepada masyarakat melalui Natasari Dewi, reporter TVRI Kalsel.
Karena padatnya acara, wawancara tidak bisa berlama-lama. Direktur harus ke Bandara menuju Jakarta sore itu guna persiapan menghadiri acara serupa di Cikarang dan Lampung. Sebelumnya Direktur menghadiri acara yang sama di Ambon langsung ke Banjarmasin. Dan pekan depan Direktur harus ke Sudan melaksanakan misi Mahkamah Agung RI.
Sebenarnya Direktur sudah menjadi target para wartawan sejak awal kedatangannya. Namun karena padatnya acara wartawan harus sabar menunggu hingga acara selesai. Pernyataan Direktur menjadi berita utama TVRI Kalsel Jumat (22/5/2015) dalam rubrik Habar Banua yang disiarkan secara on air Pukul 17.00 WITA.
Habar Banua merupakan Prime Time TVRI Kalsel, rating-nya tertinggi karena beritanya aktual dan ditunggu-tunggu oleh pemirsa masyarakat Kalsel dan sekitarnya. Waktu tayang mulai Pukul 17.00-17.30 WITA.
Menurut Penanggung Jawab Reportasi dan Penerangan TVRI Kalsel Wiryanto Hadi, kegiatan pelayanan terpadu di Kecamatan Kintap Kamis, (21/5/2015) lolos ke Habar Banua karena terkait pelayanan hukum kepada masyarakat dan dihadiri oleh Pejabat Mahkamah Agung RI sehingga scope-nya menjadi berita nasional meskipun peristiwanya di daerah.
Waka PTA Banjarmasin Dr. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H. kepada wartawan mengaku, sangat mendudukung pelayanan terpadu sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2014 dan ke depan PTA Banjarmasin akan membuat edaran kepada pengadilan agama di lingkungan PTA Banjarmasin untuk melaksanakan sidang itsbat dengan pola pelayanan terpadu.
Ketua PA Pelaihari Drs. H. Amir Husin, S.H. termasuk orang yang dicari wartawan dalam sepekan ini. Bahkan wartawan mengejarnya hingga ke kantor. Dengan gagasan pelayanan terpadu (integrated services) dan (one day service) Amir Husin “mendadak” dikenal oleh wartawan di lingkungan Pemda.
Dalam sebuat kesempatan, Ketua PA Pelaihari Drs. H. Amir Husin, S.H. dicegat wartawan Banjarmasin Post Muhtar Wahid yang ingin mendapat info dari sumber utama (Foto: Yadi/ajudan).
Kepada wartawan yang penasaran Amir Husin buka rahasia bahwa keberhasilan PA Pelaihari menggelar kegiatan ini karena PA Pelaihari telah siap baik dari segi personilnya maupun IT yang kompak dan koordinasi yang baik. Pemda dalam hal ini Dukcapil setelah diajak kerjasama juga menyatakan siap melayani masyarakat secara cepat begitu pula PPN/Kepala KUA. Kata kuncinya adalah koordinasi yang baik dengan Pemda, Dukcapil, PPN/Kepala KUA dan Camat dan utamanya koordinasi dengan pimpinan.
Berikut pernyataan Amir Husin kepada reporter TVRI Kalsel:
https://www.youtube.com/cards?v=COBumSD1o3g
PA Pelaihari menurunkan tim dengan kekuatan penuh terdiri dari petugas meja I yang solid, Tim SIADPA Plus yang handal dan dua Majelis. Majelis I dipimpin oleh Wakil Ketua Hj. St. Masyhadiah D, dengan anggota Muh. Irfan Husaini dan H. Khoirul Huda serta Panitera Pengganti Marsikin. Sedangkan Majelis II dipimpin oleh Muh. Irfan Husaini dengan anggota H. Sugian Noor dan Rashif Imany serta Panitera Pengganti H. Samsuri Yusuf.
Sebagaimana berita MA Berperan Besar Mengatasi Persoalan Identitas Hukum Masyarakat hari itu pelayanan terpadu menghasilkan 36 salinan penetapan itsbat nikah, 36 paket buku nikah dan 64 akta kelahiaran. Jumlah keseluruhan dari empat putaran PA Pelaihari mengeluarkan 72 salinan penetapan, KUA mengeluarkan 72 paket Buku Nikah dan Dinas Dukpencapil mengeluarkan 89 akta kelahiran. Dua perkara dinyatakan gugur dan tiga perkara ditolak.
Muh. Irfan Husaini/Rashif Imany (Humas/Tim IT PA Pelaihari).
Berita Terkait: