Penyusunan Anggaran 2014 Wilayah Peradilan se-Jawa Tengah

Semarang | pta-semarang.go.id

Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Rapat Konsultasi dan Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2014 Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama se Jawa Tengah.

Tepatnya Kamis, 27 Juni 2013 kegiatan dibuka secara resmi oleh Drs. H. Wildan Suyuthi M, SH, MH KPTA Semarang di Ball Room Rama Shinta Hotel Patra Jasa Convention Semarang yang dihadiri oleh KPTA dan Wakil Ketua PTA Semarang, Tim Penyusunan Program dan Anggaran Mahkamah Agung RI, Panitera/Sekretaris dan Wakil Sekretaris PT dan PTA Semarang serta peserta dari lingkungan Peradilan Umum dan peradilan Agama se-Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Drs. H. Wildan Suyuthi M, SH, MH mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin siklus mekanisme penganggaran yang dimulai dari penyusunan RKA-KL sampai kepada terbit dan disahkannya DIPA, sehingga dalam penyusunan ini hendaknya dilakukan dengan cermat dan memperhatikan skala prioritas yang menunjang tugas pokok peradilan.

Walaupun keinginan yang telah disusun tidak sesuai dengan alokasi dana yang tersedia karena penyusunan ini belum final dan masih ada pembahasan selanjutnya melalui PAGU Sementara dan PAGU indikatif, kita masih punya harapan untuk terpenuhinya keinginan itu melalui penambahan-penambahan anggaran yang benar-benar dibutuhkan seperti contoh konkrit adalah belum representatifnya gedung Pengadilan Tinggi Agama Semarang sehingga harus dianggarkan pengadaan tanah dan biaya pembangunannya, dan mengakhiri sambutannya Drs. H. Wildan Suyuthi M, SH, MH mengharapkan agar kegiatan ini berjalan sukses dan sesuai dengan harapan kita semua.

Ketua Tim Penyusunan Program dan Anggaran dari Mahkamah Agung, H. Nursani, SH (Kepala Bagian Rencana dan Program Biro Perencanaan pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) menyampaikan hal-hal penting yang berkaitan dengan mekanisme penyusunan anggaran tahun 2014 yang akan dituangkan dalam RKA-KL, antara lain bahwa walaupun secara nominal anggaran 2014 naik sekitar 2 trilyun dari sekitar 5,1 trilyun pada tahun 2013 menjadi 7,1 trilyun pada tahun 2014, namun  kenaikan ini belum berpengaruh terhadap anggaran belanja operasional dan belanja modal karena kenaikan tersebut baru sebatas untuk membackup kenaikan Tunjangan Pejabat Negara bagi para hakim dalam memenuhi amanat PP Nomor 49 Tahun 2012.

Menyinggung persoalan rencana naiknya tunjangan remunerasi, H. Nursani, SH menyampaikan kita semua masih harus bersabar karena harapan terpenuhinya anggaran remunerasi melalui APBNP pada tahun ini belum berhasil, walaupun pimpinan Mahkamah Agung sudah berupaya keras berjuang untuk hal ini, namun demikian Mahkamah Agung akan terus memperjuangkan kenaikan remunerasi ini dan insya allah pada tahun 2014 dapat terealisasi dan instrumen yang mendukung naiknya remunerasi itu sudah terlaksana antara lain predikat opini BPK terhadap Laporan Keuangan Mahkamah Agung pada tahun 2012 sudah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kegiatan yang diikuti oleh 146 peserta yang terdiri dari Panitera/Sekretaris dan operator RKA-KL lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama se Jawa Tengah dilanjutkan dengan pembahasan masing-masing lingkungan yang diawali dengan pembekalan yang berkaitan dengan anggaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama masing-masing dipandu oleh Drs. H. Ashar, SH, MH (Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Badilum) dan Drs. H. Azhari, SH, MSI (Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Badilag).

Selanjutnya setelah menerima pengarahan-pengarahan dari Tim Mahkamah Agung, masing-masing operator mulai menyusun program melalui aplikasi RKA-KL yang kemudian backup data akan diserahkan untuk bahan pembahasan selanjutnya. (ahid).