Pengadilan Agama Pematangsiantar mengikuti kegiatan Sosialisasi Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Layanan Tenaga Teknis Peradilan Agama yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) pada Rabu, 22 Oktober 2025. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua Sri Hartati, S.H.I., M.H., Sekretaris, serta Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana Pengadilan Agama Pematangsiantar secara daring di Ruang Media Center.
Sosialisasi ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dan inovasi terbaru dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait manajemen ASN, khususnya mengenai penyelesaian administrasi kenaikan pangkat. Selain itu, turut dibahas berbagai inovasi dan layanan terkait tenaga teknis di lingkungan Peradilan Agama.
Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara Badilag, BKN, dan Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian administrasi mutasi dan kenaikan pangkat ASN, serta memperkuat koordinasi antar instansi. Melalui kegiatan ini, tata kelola kepegawaian di lingkungan peradilan diharapkan semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
Sebagai narasumber utama, Drs. Paulus Dwi Laksono Harjono, M.AP., selaku Direktur Pengadaan dan Mutasi ASN BKN, menjelaskan tentang delapan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI yang menjadi dasar dalam perencanaan kebutuhan ASN. Ia menegaskan bahwa salah satu fokus utama BKN saat ini adalah mempercepat pembangunan dan penerapan manajemen talenta ASN di seluruh instansi pemerintah.
“Bersama kita mewujudkan visi-misi Indonesia Maju serta mempercepat pembangunan nasional melalui penerapan manajemen talenta ASN,” ujar beliau.
Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung penguatan kualitas birokrasi melalui pengelolaan SDM berbasis kompetensi. Dalam kesempatan yang sama, Badan Peradilan Agama menegaskan bahwa fokus utama pengembangan layanan kepegawaian saat ini diarahkan pada proses mutasi dan kenaikan pangkat tenaga teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.
Melalui kolaborasi antara Badilag, BKN, dan Biro Kepegawaian MA-RI, diharapkan tercipta sistem administrasi kepegawaian yang lebih efisien, transparan, dan modern, sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan peradilan agama.
Tim IT PA Pematangsiantar