Penandatanganan Nota Kesepahaman PA Bengkulu Dengan Fakultas Syari’ah IAIN Bengkulu

 

Guna meningkatkan, Profesionalisme kerja dilingkungan pegawai Pengadilan Agama Bengkulu, peran serta fungsinya, kiranya perlu melibat pihak-pihak eksternal, salah satunya yakni  Fakultas Syari’ah IAIN Bengkulu. Tindak lanjut dari semua itu, di buatkan sebuah nota kesepahaman dalam kaitan dengan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, sehingga Selasa, 06-07-2021 bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1442 H Pengadilan Agama Bengkulu resmi menjalin Kerjasama & IAIN Bengkulu.

Nota Kesepahaman ini langsung di tanda tangani oeh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, Askonsri, S.Ag., M.H.I dan Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Bengkulu, Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. di ruang Media Center Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A. Penandatangani ini di saksikan oleh Hakim, Panitera (Agusalim, S.H., M.H.) Sekretaris (Sisli Rudi, S.H., M.H.), Kasubbag dan Panmud dari Pihak Kedua, sementara di pihak Pertama, Wakil Dekan III ( Dr. Toha Andiko, M.Ag), Ka Prodi Hukum Keluarga Islam (Nenan Julir, M.Ag) dan KA. Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (Weri Gusmansyah)

Nota kesepahaman berisi tentang Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Kegiatan Menjadi Narasumber, Kegiatan Magang Mahasiswa, Penelitian Tugas Akhir Mahasiswa dan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Mahasiswa.

Dengan adanya Kerjasama ini, di harapkan ke depannya , kaitan dalam pengembangan SDM yang ada semakin membaik, menguntungkan kedua belah pihak dalam hal kemajuan organisasi dan apalagi untuk para Cakim Agama tentu sumber nya dari sini. Disamping itu juga dengan terbukanya khazanah ini tentunya sarana untuk mengembangkan intelektualitas dan ilmu pengetahuan guna mewujudkan visi dan misi masing masing organisasi dalam hal ini Peradilan Agama yang Agung.

Selain itu juga Kerjasama yang dituangkan dalam bentuk tertulis ini akan berlanjut seterusnya menginggat Peradilan merupakan proses belajar bagi mahasiswa.

‘’kerjsama ini, tidak terbatas hanya disini, tentunya masih akan menjalin kerjasama ke pihak pihak yang terkait dalam hal ini Kepolisian, Badan Pertanahan, RRI, POS Indonesia, Dukcapil dan pihak terkait lainnya’’ ujar Ketua ..