Pembinaan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta  Tegaskan Peningkatan Kinerja, Penguatan Integritas serta Pengawasan Melekat dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas

pa-wates.go.id- Yogyakarta, Selasa 05 November 2024 bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta diadakan kegiatan pembinaan oleh Ketua PTA Yogyakarta. Kegiatan pembinaan tersebut dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Agama Se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembinaan KPTA Yogyakarta kali ini bertujuan untuk memberikan arahan dan motivasi dalam meningkatkan kinerja serta pelayanan di lingkungan peradilan agama di wilayah DIY.

Dalam arahannya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Drs. Achmad Hanifah, M.HES. menekankan beberapa hal penting terkait persiapan dan strategi yang perlu dilakukan oleh seluruh Pengadilan Agama di wilayah DIY, di antaranya:

1. Persiapan Menuju WBK/WBBM Tahun 2025 Ketua PTA Yogyakarta mengingatkan kepada seluruh pengadilan agama di DIY untuk semakin bersemangat dalam mempersiapkan pencapaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada tahun 2025. Ini menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan transparan.

2. Optimalisasi Pelayanan Melalui e-Court Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, Ketua PTA menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan e-Court untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan peradilan. Target minimal 50% penggunaan e-Court harus tercapai di akhir tahun 2024, seiring dengan kontrak kinerja Badan Peradilan Agama dengan Mahkamah Agung. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengadilan agama siap menerima reward maupun punishment sesuai dengan capaian yang tercatat di akhir tahun.

3. Peningkatan Nilai Kinerja Triwulan Ketua PTA juga menyoroti pentingnya peningkatan nilai kinerja pada triwulan IV tahun 2024. Setiap pengadilan agama diminta untuk terus berupaya meningkatkan kinerja, terutama dalam hal efisiensi, kualitas pelayanan, dan pengelolaan administrasi peradilan.

4. Penguatan Integritas dan Pengawasan Melekat Untuk menciptakan sistem peradilan yang profesional, penguatan integritas menjadi salah satu fokus utama. Ketua PTA Yogyakarta juga mengingatkan agar pengawasan melekat diterapkan dengan lebih ketat untuk memastikan bahwa setiap jajaran di pengadilan agama menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan standar yang berlaku.

5. Pemenuhan Hak-hak Kaum Difabel Tak lupa, dalam pembinaan ini juga disampaikan pentingnya pemenuhan hak-hak kaum difabel di masing-masing satuan kerja. Setiap pengadilan agama di wilayah DIY diminta untuk memastikan aksesibilitas dan layanan yang ramah difabel, agar tidak ada kelompok masyarakat yang terabaikan dalam mendapatkan keadilan.

Kegiatan pembinaan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk terus mendorong peningkatan kualitas dan kinerja lembaga peradilan agama di Daerah Istimewa Yogyakarta, guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. (red)