PA Pelaihari Tandatangani MoU dengan IAIN Antasari Banjarmasin

Ketua PA Pelaihari Drs. H. Amir Husin, S.H. menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.H. (Foto: Yadi).

Pelaihari I pa-pelaihari-go.id

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan lembaga pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui pengadilan agama, bertugas memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Petugas Posbakum bisa dari advokat, sarjana hukum dan sarjana syariah yang tergabung dalam lembaga profesi advokat maupun LBH perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2014.

Demikian menurut Ketua PA Pelaihari Drs. H. Amir Husin, S.H. saat menyampaikan pengantar pada acara penandatanganan MoU bersama Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.H. di IAIN Antasari Banjarmasin Selasa (17/3/2015).

Lebih lanjut Ketua menjelaskan, layanan hukum meliputi informasi, konsultasi, dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Posbakum telah berjalan sejak 2010, namun baru 2015 PA Pelaihari mendapatkan anggaran dari Mahkamah Agung untuk mengelola Posbakum.

“Jadi Posbakum ini merupakan amanah dan saya memilih Fakultas Syariah sebagai patner kerja karena ada kedekatan historis dan ikatan emosional” Ujar Ketua.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.H. menandatangani MoU disaksikan Ketua PA Pelaihari (Foto: Yadi).

 Sementara Dekan menyatakan membuka diri untuk bekerjasama dengan PA Pelaihari dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat.

Posbakum merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi  dalam hal pengabdian kepada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum. Posbakum akan ditangani oleh  Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Islam  yang saat ini telah berbadan hukum.

“Alhamdulillah LKBHI sekarang dipimpin oleh Dr. Jalaludin yang pakar di bidangnya. Karena Ketua LKBHI sebelumnya H. Sarmuji diminta untuk membantu di Bawaslu” Ujar Prof. Ahmadi Hasan memperkenalkan anak buahnya.

Pansek PA Pelaihari Drs. Abdul Mujib menandatangai kontrak kerja dan surat perintah mulai pekerjaan disaksikan Ketua LKBHI Fakultas Syariah H. Sarmuji, S.Ag., M.Ag. (Foto: Yadi).

Penandatanganan MoU diawali oleh tuan rumah, dilanjutkan oleh Ketua PA Pelaihari. Setelah itu dilakukan pula penandatanganan kontrak kerja oleh Pansek PA Pelaihari Drs. Abdul Mujib selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Ketua LKBHI Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam H. Sarmuji, S.Ag., M.Ag.

Pansek selaku Pejabat KPA pada kesempatan itu juga menandatangani surat perintah untuk memulai pekerjaan penyediaan jasa hukum. Dan setelah penandatanganan surat perintah tersebut maka Petugas Posbakum dari LKBHI Fakultas Syariah dan Ekonomi  IAIN Antasari resmi bekerja secara efektif di PA Pelaihari.

Momentum bersejarah itu disaksikan oleh pihak PA Pelaihari Humas Muh. Irfan Husaini, S.Ag., M.S.I., Wasek H. Yusriansyah, Petugas Meja Satu Jauhar Fuadi, S.H.I. dan Pakar SIADPA Yusuf Haryadi, S.E.

Empat pejabat sedang melakukan selebrasi dengan gaya masing-masing sesaat setelah menandatangani nota kesepahaman. Dari kiri: Abdul Mujib, H. Sarmuji, H. Amir Husin dan Prof. Ahmadi Hasan (Foto Yadi).

Sementara dari pihak IAIN Antasari turut menyaksikan Wakil Dekan I Bidang Akademik Dra. Hj. Mashunah, M. A., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Drs. Nor Ipansyah, M.Ag, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta Hasmawati, S.H.I. sebagai petugas Posbakum.

Pada 2014 Hasmawati mewakili Kalimantan Selatan dalam lomba pencarian dan menganalisa putusan Mahkamah Agung di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Ia berhasil masuk peringkat enam Tingkat Nasional dalam perlombaan yang dibiayai dan disponsori oleh Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) atau Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan.

Di tahun yang sama Hasmawati berhasil meraih gelar Sarjana Hukum Islam, ia menyelesaikan studinya di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dalam waktu yang relatif cepat, empat tahun. (Irfan/Humas).