PA Banjarmasin ikuti Pelatihan Penyusunan LAKIP, Penetapan Kinerja dan Laporan Keuangan di PTA Banjarmasin

Dipublikasikan oleh Ridwan Anwar pada on 28 Mei 2015.

(Dari Kiri : Arif Hidayat (BPKP Banjarmasin), KPTA Banjarmasin & Waka PTA Banjarmasin)

Banjarmasin | PTA Banjarmasin

Senin(16/02/2015). Panitera Sekretaris, Wakil Sekretaris, Wakil Panitera dan operator seluruh Pengadilan Agama wilayah PTA Banjarmasin mengikuti kegiatan Penandatanganan Naskah Kesepakatan Pendampingan Teknis, Penyusunan LAKIP Tahun 2014, Penetapan Kinerja Tahun 2015, dan Laporan Keuangan Tahun 2015 yang akan dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan 18 Februari 2015.

Dengan menghadirkan pemberi materi langsung dari BPKP wilayah Kalimantan Selatan yakni Bapak Arif Hidayat yang menjabat auditor muda. Serta 2 orang pendamping, acara ini diharapkan dapat benar-benar memberikan pencerahan kepada kita mengenai petunjuk teknis yang benar dalam penyusunan LAKIP, Renstra, dan Laporan Keuangan.

(Para Pemateri Dari BPKP Banjarmasin)

Dalam kata sambutannya Ketua PTA Banjarmasin Drs. H. M. Said Munji, S.H., M.H. kembali mengingatkan kita tentang pentingnya manajemen sebagaimana amanat dari Surah AL-Ashri. Sehingga bisa diketahui bahwasanya manajemen sudah diajarkan dalam Al-Quran, ungkap beliau. “acara ini hendaknya juga dijadikan ajang silaturahmi pemikiran sehingga nantinya diharapkan terdapat perubahan yang terjadi terutama perubahan mindset atau pola pikir kita, karena risiko dari Reformasi Birokrasi adalah adanya perubahan.

Berdasarkan Laporan Ketua Panitia Pelaksana yang tidak lain adalah Wakil Sekretaris PTA Banjarmasin Drs H. Saifuddin,SH,MH. Beliau mengungkapkan bahwasanya latar belakang dari digelarnya acara ini berdasarkan hasil review oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung Ri terhadap Penyusunan LAKIP Tahun 2014 yang masih bernilai CC atau berada dikisaran angka < 30 poin.

Selain daripada itu beliau juga mengharapkan pelatihan kali ini diharapkan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan kita dan tentunya bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia.