Mantapkan Langkah, Wakil Ketua PTA Banten Kawal Persiapan Verifikasi Lapangan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025
SERANG|PTA-BANTEN.GO.ID
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Banten, Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag., memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) sekaligus persiapan Verifikasi Lapangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), bertempat di Aula PTA Banten pada Senin (19/8/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh para Hakim Tinggi, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, serta seluruh Koordinator Area Pembangunan Zona Integritas. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya PTA Banten dalam memastikan keberlanjutan pembangunan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan integritas aparatur peradilan.
Dalam arahannya, Wakil Ketua PTA Banten menegaskan bahwa seluruh tim harus memiliki komitmen yang kuat dan bekerja secara optimal dalam menyiapkan data dukung maupun eviden lapangan. Hal ini diperlukan agar proses verifikasi dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil maksimal.
“Pembangunan Zona Integritas bukan hanya sekadar memenuhi penilaian administratif, tetapi merupakan wujud nyata komitmen kita untuk menghadirkan pelayanan peradilan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat pencari keadilan,” ujar Acep Saifuddin.
Lebih lanjut, beliau juga mengingatkan pentingnya koordinasi yang solid antar area serta evaluasi menyeluruh terhadap capaian yang telah diraih maupun kendala yang dihadapi. Setiap tim diharapkan dapat menyiapkan langkah-langkah perbaikan strategis sehingga PTA Banten semakin siap menghadapi tahapan verifikasi lapangan yang akan dilakukan oleh tim penilai eksternal.
Dengan dilaksanakannya rapat ini, diharapkan seluruh jajaran PTA Banten dapat semakin memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Zona Integritas, sehingga pada tahun 2025 PTA Banten mampu meraih predikat WBK maupun WBBM, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan agama. (ds)