Komisi III DPR RI Lakukan Rapat Kerja dengan Jajaran 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Se-Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat

Jayapura | PTA Jayapura

Jum’at 15 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 WIT bertempat di Pengadilan Tinggi Jayapura, telah dilaksanakan rapat kerja kunjungan komisi III DPR RI masa reses persidangan III tahun sidang 2018 – 2019 dengan jajaran 4 (empat) lingkungan Peradilan se-wilayah provinsi Papua dan Papua Barat.

Dalam rapat kerja tersebut 4 (empat) peradilan pimpinan peradilan yang berada di provinsi Papua dan Papua Barat (Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer), menyampaikan beberapa isu utama yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan tugas di wilayah provinsi Papua dan Papua Barat, yaitu:

1. Sangat minimnya SDM, baik tenaga Hakim maupun tenaga non Hakim sehingga menyulitkan pencapaian target kinerja.
2. Anggaran yang tidak memadai khususnya untuk perjalanan dinas, terlebih akibat adanya lonjakan harga tiket pesawat akhir-akhir ini, sementara untuk menjangkau wilayah kabupaten di provinsi Papua dan Papua Barat, mayoritas memerlukan transportasi pesawat. Hal ini menjadi hambatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.
3. Sedikitnya rumah jabatan, sedangkan biaya untuk mengontrak rumah sangat tinggi.
4. Kecilnya tunjangan kemahalan yang diterima hakim dan tidak adanya tunjangan kemahalan bagi pegawai, sementara biaya hidup di wilayah provinsi Papua dan Papua Barat sangat tinggi. Tentu saja hal ini sangat memberatkan pegawai yang ditempatkan di wilayah tersebut.
5. Gedung kantor yang sudah tidak layak pakai, bahkan ada beberapa pengadilan yang beum memiliki gedung kantor sementara untuk membangun gedung terhambat oleh moratorium.
6. Masalah keamanan yang memerlukan penanganan segera, baik itu di rumah dinas maupun di kantor seperti yang dialami PTUN Jayapura yang berlokasi di daerah yang tingkat keamanannya sangat rendah dan seringkali terjadi pencurian, bahkan pernah terjadi beberapa kali pembunuhan di daerah tersebut. Belum lagi jika terjadi sengketa khususnya yang terkait dengan pemilihan kepala daerah, hal ini menimbulkan situasi yang sulit untuk PTUN Jayapura.

Menanggapi permasalahan-permasalahan tersebut, Komisi III DPRI RI yang diketuai oleh Erma Suryani Ranik, S.H., beserta beberapa anggota lainnya, memberikan respon positif dan memberikan komitmen mereka untuk menyampaikan permasalahan dalam rapat DPR RI, dengan harapan dapat segera menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut.

Khusus untuk rumah/mess dinas, disampaikan bahwa sebenarnya DPR-RI telah meminta agar Mahkamah Agung berkoordinasi dengan kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangunkan semacam Rusunawa untuk menjadi hunian hakim di daerah, dan hal tersebut telah direspon positif oleh Mahkamah Agung dengan dilakukannya koordinasi tersebut.

Selanjutnya mengenai RUU Jabatan Hakim dibahas dalam rapat kerja tersebut bahwa RUU tersebut masih terbuka dengan berbagai masukan dan kritik, khususnya terhadap pembatasan usia pensiun hakim yang akan mengakibatkan terjadinya kekosongan hakim pada seluruh wilayah Indonesia. Hakim yang ada sekarang kebanyakan berada pada usia yang sudah mendekati batas usia pensiun, bahkan sudah melewati batas usia yang ditetapkan dalam RUU tersebut, sementara rekrutmen hakim pada saat ini saja masih tidak mampu untuk menutupi kekurangan hakim di setiap daerah di wilayah Indonesia.

Alhamdulillah acara rapat kerja daerah tersebut berjalan sangat lancar, dan menghasilkan beberapa masukan dan komitmen antara peradilan di wilayah provinsi Papua dan Papua Barat dengan Komisi III DPR RI. Semoga hasil dari rapat kerja daerah ini dapat lebih mendukung optimalnya pelaksanaan tugas fungsi peradilan untuk melayani dan memberi keadilan pada pencari keadilan di wilayah provinsi Papua dan Papua Barat.