Ketua Kamar Agama MA , Family Court of Australia dan AIPJ Kunjungi Lombok Lihat Pelayanan Terpadu

Lombok Tengah | pta-mataram.go.id

Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum., kunjungi Lombok untuk melihat Pelayanan Isbat Nikah Terpadu hasil kerjasama dengan Kementerian Agama (KUA) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Prof. Manan meminta  pengadilan agama/mahkamah syar’iyah di Indonesia untuk aktif melakukan Pelayanan Isbat Nikah Terpadu bekerja sama KUA dan Disdukcapil. Hal itu disampaikannya ketika memberi sambutan pada acara Pelayanan Isbat Nikah Terpadu yang digelar oleh Pengadilan Agama Praya, Lombok Tengah pada Selasa (3/3/2015).

Namun demikian, beliau juga berpesan kepada para hakim pemeriksa perkara isbat nikah di pelayanan terpadu untuk berhati-hati. Penetapan isbat nikah, mempunyai konsekuensi besar dalam hal nasab, kewarisan, hak kepemilikan dan lainnya.

Pelayanan terpadu yang berlangsung di Kantor Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Lombok Tengah ini dilaksanakan oleh PA Praya bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Disdukcapil Lombok Tengah berlangsung sukses dan meriah. Hal ini karena kerja keras dan koordinasi yang baik antara tiga instansi penyelenggara kegiatan. Selain itu, dukungan LSM PEKKA dan AIPJ juga signifikan dalam penyelenggaraaan kegiatan tersebut.

Ada 85 pasangan suami isteri yang mengajukan permohonan isbat nikah pada pelayanan terpadu ini, yang ditangani sebanyak 6 majelis hakim tunggal. Seperti yang terjadi pada pelayanan terpadu di daerah lainnya, setelah mendapatkan penetapan PA, penerima layanan akan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari KUA dan Akta Kelahiran anak-anak mereka dari Dinas Dukcapil.

Pelayanan terpadu di Lombok Tengah tidak hanya dihadiri oleh para pejabat teras baik dari pusat maupun daerah, tetapi juga dari perwakilan Pemerintah Australia dan Family Court of Australia.

Selain Ketua Kamar Agama, pejabat lain yang hadir adalah Dirjen Badilag (Drs. H. Abdul Manaf, M.H.), Perwakilan Ditjen Badilum (Supartini, S.H., M.H.), Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI (Prof. Dr. Machasin, M.A.), Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama (Dr. H. Hasbi Hasan, M.H.), Direktur Hukum dan HAM Bappenas, Perwakilan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Wakil Bupati Lombok Tengah (Drs. H.L.Normal Suzana), Ketua DPRD Lombok Tengah,  Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, Ketua PA dan PN se-NTB, Kepala Kantor Kementerian Agama NTB, Koordinator Nasional PEKKA (Nani Zulminarni),  Perwakilan Kedubes Australia untuk Indonesia (Esther Sainsbury), Executive Advisor Family Court of Australia (Leisha Lister), Team Leader AIPJ (Craig Ewers), Senior Advisers AIPJ (Wahyu Widiana dan Cate Sumner), Tim Pembaruan MA dan sejumlah pengurus PUSKAPA UI Jakarta.

Diskusi di Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama se Wilayah Pulau Lombok Terkait Pelayanan Publik di Pengadilan

Rangkaian agenda kegiatan selanjutnya dari kunjungan Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI berserta rombongan adalah diskusi terkait kegiatan-kegiatan sebelumnya. Diskusi pertama berlangsung di ruang Aula Pengadilan Tinggi Mataram, pada Selasa (3/3/2015).

Pada kesempatan ini, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.Ip., M.Hum., mengapresiasi diadakannya pelayanan terpadu ini, karena masyarakat kurang mampu yang belum mempunyai surat nikah, akte nikah dan pencatatan sipil dapat dengan mudah memperolehnya dari layanan ini.

Pada kesempatan ini AIPJ yang diwakili oleh Sdr. Nisa Istiani dan Drs. H. Wahyu Widiana,MA. menyampaikan presentasi terkait Program Pelayanan Publik dan Proyek Percontohan tentang Indentitas Hukum dan Meja Informasi.

Untuk pelayanan publik, AIPJ telah melakukan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan di Pengadilan (tahun 2013, di hampir seluruh kota di Indonesia), pelayanan terpadu dan peningkatan kapasitas petugas meja informasi.

Disamping itu Dirjen Badilag, perwakilan Dirjen Badilum, KPT Mataram dan KPTA Mataram juga berkesempatan menyampaikan telaah dan masukan dan dilanjutkan dengan pertanyaan dari peserta dan diskusi terkait dengan berbagai program kerja yang telah dan akan dijalankan.