Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MA Buka Rakerda di PTA Gorontalo
Drs. H. Bahrin Lubis, SH. MH., saat memberikan sambutan sekaligus membuka pelaksanaan Rapat Kerja Daerah PTA Gorontalo tahun 2013
Gorontalo | pta-gorontalo.go.id/
Untuk lebih meningkatkan kinerja serta penyamaan persepsi dalam perencanaan program setiap satker Pengadilan Agama, baru-baru ini Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo mengundang para Hakim, Panitera/Sekretaris, para Pejabat Struktural / Fungsional di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo untuk mengikuti Rapat Kerja Daerah tahun 2013.
Kegiatan yang berlangsung mulai tanggal 1 – 3 Juli 2013 ini dibuka oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI Drs. H. Bahrin Lubis, SH. MH., serta menghadirkan narasumber lainnya dari Mahkamah Agung dan Ditjen Badan Peradilan Agama MA-RI.
Dalam sambutanya Bahrin Lubis mengungkapkan bahwa untuk membangun suatu tata kerja yang baik, perlu dilakukan perencanaan yang matang dan terarah. Perencanaan menurut Bahrin Lubis menjadi tak berarti bila tak mendapat penilaian dari orang lain dan melibatkan pihak-pihak terkait.
Badan Urusan Administrasi khususnya Biro perencanaan Mahkamah Agung RI dalam setiap pelaksanaan program selalu seiring sejalan dengan Biro Keuangan dan Biro Perlengkapan. “Perencanaan tak boleh berdiri sendiri, tak boleh dipisahkan harus selalu bersama-sama dalam membuat perencanaan”, tutur Lubis.
Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang belum lama ini resmi diumumkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI adalah untuk yang pertama kali sejak satu atap Mahkamah Agung.
Di tahun 2013 juga Mahkamah Agung mampu mencapai 95% penyerapan anggaran belanja dan menduduki peringkat kedua dengan satuan kerja terbanyak yang terbagi di seluruh indonesia. Ini diharapkan dapat mengantar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya menjadi lembaga yang di hormati dan terhormat.
Serius, para peserta mendengarkan sambutan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI pada pembukaan RAKERDA tahun 2013
Dalam hal pengelolaan anggaran, semestinya Mahkamah Agung sebagai Lembaga Negara diberikan kesempatan untuk mengelola anggaran belanja secara mandiri. Bahrin juga mengungkapkan dalam setiap revisi anggaran dirasa sangat sulit. “Bilamana terlambat mengajukan revisi maka sudah dapat dipastikan anggaran yang sedianya untuk Mahkamah Agung akan di alihkan ke lembaga yang lain”, tandas Lubis
Diakhir sambutannya Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi memohon maaf atas tertundanya harmonisasi tunjangan kinerja pegawai non hakim di lingkungan Mahkamah Agung RI.
“Kami telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan hal ini, semua pihak terkait telah menyetujui harmonisasi ini. Namun karena keterbatasan anggaran Negara sehingga untuk tahun 2013 harmonisasi yang ditunggu-tunggu warga peradilan terpaksa ditunda dan diminta untuk diusul kembali pada APBN 2014. Mari kita doakan bersama-sama semoga tahun depan harmonisasi ini akan terwujud”, pungkas Bahrin Lubis yang diikuti teput tangan meriah peserta Rakerda
Sementara itu KPTA Gorontalo Drs. H. A. Dahlan, SH. MH. dalam pengantarnya mengungkapkan tujuan diadakan Rapat Kerja Daerah ini adalah untuk mengevaluasi hasil-hasil temuan pengawasan Hakim Tinggi pada semester I.
Selain itu sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung nomor 36 tahun 2013 tentang sasaran kerja individu yang akan diberlakukan tahun 2014.
“Masih ada 6 (enam) bulan waktu kita untuk mempersiapkan diri dalam menerapkan PKP dan SKI ini. Begitu pula dalam hal penyusunan laporan akuntabilitas (LAKIP) yang saat ini belum mendapatkan nilai yang baik, sehingga saya terdorong untuk mengundang narasumber yang berkompeten untuk mengarahkan dan membina serta memberikan materi yang sangat erat kaitannya dengan tugas sehari-hari guna capaian kinerja yang maksimal bagi seluruh peradilan agama di wilayah PTA Gorontalo”, tandas KPTA Gorontalo penuh harap.
Pembahasan rumusan Rakerda di masing-masing komisi
Sesuai informasi yang dihimpun redaktur pta-gorontalo.go.id melalui Ketua Panitia Drs. Harnan Podungge, SH. Bahwa jumlah peserta yang diikutkan dalam Rapat Kerja Daerah berjumlah 58 peserta. Sementara untuk materi-materi yang akan di bawakan telah diupload di portal www.rakerda.pta-gorontalo.go.id sehingga para peserta telah mendapatkan materi sebelum waktu pelaksanaan rapat tahunan ini dimulai. (Humas PTA Gorontalo)