Kegiatan Konsultasi Dan Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif TA 2015 di Banjarmasin

Banjarmasin | pta-banjarmasin.go.id

Tujuan tersusunnya program kegiatan tahun 2015 di lingkungan Peradilan secara profesional, transparan dan akuntabel. Di dalam menyusun Rencana Program/Kegiatan dan Anggaran agar mengacu pada peraturan perundang-undangan bidang Perencanaan Program dan Anggaran.

Berdasarkan Surat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 105/BUA/OT.01.1/5/2014 dengan Perihal Mengenai Penyusunan Pagu Indikatif Tahun 2015 Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan di Indonesia, yakni menindak lanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 0091/M.PPN/03/2014 dan Nomor S-179/MK.02/2014 Tanggal 19 Maret 2014, agar membuat Rencana Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2015, dan telah dijadwalkan untuk Wilayah Banjarmasin tepat pada tanggal 12 s/d 14 Juni 2014.

Kegiatan penyusunan pagu indikatif TA 2015, dihadiri oleh Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, Plt. Ketua PT dan Ketua PTA Banjarmasin beserta Pansek PT dan PTA. Mengambil tempat di Hotel Golden Tulip Banjarmasin pada tanggal 12 s/d 14 Juni 2014 dengan peserta Pansek, Wasek dan Operator dari PA dan PN diwilayah Kalimantan Selatan.

Kegiatan diawali dengan laporan Ketua Panitia, yakni Pansek PT Banjarmasin Anshori Thoyib, SH., M. Hum dan dilanjutkan dengan sambutan Plt. Ketua PT Banjarmasin sekaligus membuka secara resmi kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama se Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2015.

penyerahan Pagu Indikatif TA 2015 oleh SEKMA Nurhadi kepada Pansek PTA Banjarmasin

Dalam arahan Sekretaris Mahkamah Agung, beliau menyampaikan tentang Pagu Indikatif yang diperoleh Mahkamah Agung sebagai acuan dalam penyusunan anggaran seluruh jenis belanja bagi satuan kerja di bawah Mahkamah Agung. Secara ringkas, dapat digambarkan bahwa Usulan Pagu untuk TA 2015 cukup fantastis yakni sebesar 17,5 T, dengan komposisi 6,5 T Belanja Pegawai, 1,3 T Belanja Barang dan 9,7 T Belanja Modal. Namun dibandingkan dengan pagu indikatif hanya 6,7 T (5 T Belanja Pegawai, 0,97 T Belanja Barang, 0,72 T Belanja Modal).

Lebih lanjut, beliau juga mengapresiasi opini WTP yang telah diraih Mahkamah Agung, dan ini juga berkat kerja keras rekan-rekan di daerah. Untuk itu beliau mengajak para peserta untuk tetap bekerja dengan baik guna mempertahankan opini WTP tersebut di antaranya dengan memperhatikan saldo akhir, saldo awal, PNBP, aset, aplikasi persediaan dan BA Opname Fisik, akumulasi penyusutan, keberadaan aset, TGR, kewajaran nilai aset.

Opini WTP tersebut sangat membanggakan, bagaimana tidak, MA adalah Kementerian/Lembaga dengan satua kerja berjumlah 1662 (831 x 2 DIPA), mengelola keuangan yang tidak sedikit. Penataan Keuangan di MA dinilai tertinggi dan mendapat sertifikat dari Kemenkeu atas nama Pemerintah, tata kelola aset MA yang semakin baik dengan nilai aset 10,352 T pada tahun 2013. Selain itu MA juga menjadi acuan Kementerian/Lembaga lain dalam hal percepatan penyelesaian permasalah SAK dan SIMAK.

SEKMA juga menyampaikan tentang catatan-catatan baik kekurangan dan prestasi yang telah dicapai MA. Khususnya tentang banyaknya kasus disiplin pegawai dan hakim. Lebih mengejutkan lagi, ternyata beliau juga konsen terhadap SIADPA Plus .Ditampilkan review data SIADPA Plus untuk wilayah Kalimantan Selatan. Dan beliau mengapresiasi kualitas SIADPA Plus di PA se PTA Banjarmasin.

Kiri : data Siadpa Plus PA Sekalsel dan kanan :  data hukuman disiplin perode Januari s/d Juni 2014

Selama kegiatan konsultasi dan koordinasi penyusunan anggaran TA 2015, peserta akan mendapat arahan dan bimbingan dari Tim Biro Perlengkapan, Biro Keuangan dan Biro Perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan anggaran secara mandiri oleh masing-masing satua kerja menggunakan aplikasi RKA-KL. Satuan Kerja dalam hal mengalokasikan Anggaran harus melengkapi dokumen sebagai dasar dari Program dan kegiatan Satker selama satu tahun, dokumen tersebut berupa Rincian dan Kerangka Acuan Kerja Tahun 2015 yang telah di sesuaikan dengan Matrik Pagu Anggaran yang telah di Alokasikan kepada masing-masing Pengadilan, Satker harus dengan baik merencanakan kebutuhan untuk tahun depan dengan memperhitungkan sistem jangka menengah dan panjang dari program yang akan direncanakan.

Program Anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI untuk tahun anggaran kedepan menghimbau, menekankan, dan menitik beratkan kepada penggunaan anggaran yang diminimalisirkan agar pada setiap Kegiatan Operasional, non Operasional untuk membatasi kebutuhan guna menghemat penggunaan Belanja Barang baik itu Operasional maupun Non Operasional dengan membatasi perjalanan yang tidak terarah, membatasi biaya-biaya rapat, membatasi honorarium kegiatan, untuk sektor Belanja Modal harus membatasi pembangunan, rehab gedung, pembelian kendaraan, membatasi pengadaan tanah kantor, rumah dinas/mess.

peserta konsultasi dan koordinasi penyusunan anggaran tahun 2015

Untuk Tahun 2015 Badan Peradilan Agama (Badilag) mengedepankan pada Pelayanan Publik dan Bantuan kepada masyarakat dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan, yang bersasaran Penyelesaian Putusan, Penyelesaian Perkara Tepat Waktu, Pelayanan Pos Bantuan Hukum, Pelayanan Sidang yang membantu masyarakat dalam radius/ jarak lokasi tempat persidangan yang ditempuh dengan diadakannya Sidang Diluar Gedung Pengadilan, Manajemen Organisasi, SDM dan Anggaran Peningkatan Kualitas SDM, Pengawasan Internal dengan Indikator Kerja Peningkatan Jumlah Penyelesaian Perkara, Peningkatan Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara, Peningkatan Akses Kepada Masyarakat Pencari Keadilan.

- See more at: http://pta-banjarmasin.go.id/index.php?content=mod_berita&id=567#sthash.I3YV5RFM.dpuf