Ekspos Hasil Observasi Implementasi APM PA Kuala Kapuas
Kuala Kapuas| www.pa-kualakapuas.go.id
Pada hari kedua Selasa 30 November 2021 pukul 10.30 WIB bertempat di Ruang Sidang Utama dilaksanakan ekspos hasil kegiatan Observasi Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) oleh Tim Asessor Eksternal Ditjen Badilag yang diwakili Tim dari PTA Palangka Raya, diikuti oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Kuala Kapuas dan Tim Asessor.
Dengan dipandu oleh MC Mariatul Kiptiah, (Panmud Hukum) acara dibuka dengan bersama-sama melafadzkan Basmallah, Menyanyikan lagu Kebangsaan “Indonesia Raya dan Himne Mahkamah Agung RI”, pembacaan do’a oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas H. Said Harli, S.Ag.
Selesai do’a mengumandangkan Yel-Yel APM Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang dipimpin langsung oleh Ketua TPM Pengadilan Agama Kuala Kapuas Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. dengan penuh semangat, yaitu “Mahkamah Agung…Unggul, Badilag…Excellent, PTA Palangka Raya…Siap Berubah, PA Kuala Kapuas…Mantap.
Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H. mempresentasikan implementasi APM secara singkat, lugas dan jelas. Pengadilan Agama Kuala Kapuas bertekad untuk mempertahankan predikat A Excellent yang telah diraihnya ditahun-tahun sebelumnya.
Kemudian secara bergantian Tim Asessor menyampaikan hasil observasi mereka, bahwa pada intinya implementasi pelaksanaan APM di Pengadilan Agama Kuala Kapuas sudah baik.
Pada kesempatan itu pula dilaksanakan penandatanganan kontrak kinerja oleh Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas, Wakil Ketua selaku Ketua TPM, Koordinator Asessor Internal Ahmad Rafuan, S.Sy., H. Said Harli, S.Ag. Koordinator Tim SKM dan Maya Sosilawati, S.E. Koordinator Pengendali Dokumen. Selanjutnya oleh Lead Asessor dan Pendamping Asessor.
Selesai penandatangan langsung acara penyerahan Kontrak Kinerja Permintaan Perbaikan Hasil Observasi Implementasi APM, yang diserahkan oleh Lead Asessor Sofyansaleh Efriyono, S.Pd.I. kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H., dengan jangka waktu tindaklanjut 1 bulan atau pada tanggal 30 Desember 2021 melaporkan secara formal kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama disertai bukti pendukung. Diakhir acara dilaksanakan foto bersama dengan seluruh Tim. (isn)