Biro Keuangan MA Lakukan Monitoring dan Evaluasi Keuangan di Aceh

Banda Aceh | ms-aceh.go.id

Sesuai dengan surat Kepala Biro Keuangan MA No. 140/Bua.3/ST/05/2013 tanggal 24 Mei 2013, MA melakukan monitoring dan evaluasi perbendaharaan, pelaksanaan anggaran dan PNBP di lingkungan badan peradilan. Kegiatan tersebut dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan anggaran dan mensukseskan program reformasi birokrasi tahun anggaran 2013.

Yang bertugas ke Aceh melakukan monitoring dan evaluasi sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari :

• Bagian perbendaharaan, Ardaning Sandrawati, SH. MH Kabag Perbendaharaan dan Aris Nurul, A.Md staf Biro Keuangan.
• Bagian pelaksanaan anggaran, Emmy Sapartiningrum, SE Kasubbag Pelaksanaan Anggaran dan Hj. Sri Supiatirah, B.Sc .
• Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Lilies Ainany, SE. MM Kasubbag PNBP A dan Wikan Santoso, S. Kom staf Biro Keuangan.

Tim akan bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran terhadap 4 (empat) lingkungan peradilan yang ada di Banda Aceh tanggal 27 s/d 29 Mei 2013. Tim didampingi oleh Drs. Muhammad, Kasubbag Keuangan MS Aceh dan Bulkhaini, SH staf Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh.

Menurut penjelasan Kasubbag Pelaksanaan Anggaran Ibu Emmy Sapartinigrum bahwa monitoring dan evaluasi sangat perlu dilaksanakan untuk mengetahui serapan anggaran sampai dengan kwartal pertama 2013. Hal ini sangat penting agar serapan anggaran dilaksanakan secara bertahap dan laporannya dibuat dengan baik.

Ibu Emmy menjelaskan semakin banyak serapan anggaran sesuai dengan rencana yang telah disusun akan semakin baik, bahkan akan mendapat reward.

“Serapan anggaran harus dimulai sejak awal tahun anggaran dan dapat direalisasikan sesuai dengan mata anggaran yang tersedia,” katanya menjelaskan.

Obyek monitoring dan evaluasi meliputi DIPA 01 BUA dan DIPA 04 Badilag. Menurut data yang diperiksa oleh Tim, DIPA 01 telah direalisasikan dengan baik, sedangkan untuk DIPA 04 belum ada realissi sampai dengan sekarang ini.

Tim memuji jajaran peradilan agama yang telah dapat merealisasikan anggaran secara baik dan berharap dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada masa yang akan datang.

PNBP yang merupakan penerimaan negara bukan pajak harus dikelola dengan baik oleh karena PNBP ini menjadi masukan bagi negara dalam pembiayaan kegiatan. PNBP yang bersumber dari peradilan meliputi biaya pencatatan perkara, biaya redaksi dan leges putusan. Tim berpesan kepada bendahara penerima yang mengelola PNBP agar ditata dengan baik dan harus disetor ke Kas Negara secara rutin.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada MS Aceh berjalan dengan baik, hal ini dapat terlaksana dengan dukungan penuh dari jajaran keuangan. Wakil Sekretaris Yohan Fauzi Yulises nampak mengikuti dan memantau jalannya monitoring dan evaluasi.

“Kita berharap monitoring dan evaluasi ini berjalan dengan baik dan hasilnya memuaskan,” harap Yohan yang baru bertugas di MS Aceh ini.

(AHP)