Hal itu disampaikannya kepada Craig Ewers, ketua tim AIPJ di ruang kerjanya, Rabu (3/4/2013). Craig Ewers adalah pengganti Nicola Colbran yang saat ini bertugas sebagai panitera di Federal Court of Australia.
Craig Ewers bersama Binziad Kadafi dan Peter Demaij sengaja bertandang ke kantor Badilag untuk membicarakan kerjasama antara AIPJ dan Ditjen Badilag pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang.
“Saat ini kita sedang menggalakkan beberapa program terkait hak atas identitas hukum, hak atas proses peradilan yang adil, bersih dan mudah diakses, hak atas informasi hukum,” jelas Craig Ewers kepada Purwosusilo yang didampingi oleh sekditjen Badilag, Farid Ismail, dan dua staff khusus, Achmad Cholil dan Rahmat Arijaya.
Craig juga menjelaskan bahwa AIPJ tetap akan mengadakan pelatihan mediasi bagi hakim agama dan penilaian website peradilan. Program ini terbilang sukses dilaksanakan pada tahun 2011 dan 2012.
Berkenaan dengan pelatihan mediasi, Purwosusilo memandang penting pelatihan tersebut.“Dari tiga pelatihan yang telah diselenggarakan, kami melihat peserta sangat puas dan merasa mendapatkan banyak pengetahuan dan wawasan tentang mediasi yang efektif,” ujarnya.
Farid Ismail mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak hakim di PA yang belum mendapatkan pelatihan mediasi. Hal ini disebabkan ketersediaan anggaran yang tidak memadai.
Pelatihan Peningkatan Kualitas Putusan
Peningkatan kualitas tenaga teknis peradilan agama, terutama dalam pembuatan putusan, merupakan salah satu fokus program Ditjen Badilag selama 2013-2014. Usaha tersebut, menurut Dirjen, akan dilakukan dalam bentuk diskusi berkelanjutan dan pelatihan yang terfokus pada permasalahan seputar penguasaan hukum formil dan materil.
Ide Purwosusilo tentang perlunya peningkatan kualitas putusan sejalan dengan rencana tim AIPJ. “Saya sangat senang, apa yang telah kami rencanakan rupanya sejalan dengan yang diprogramkan Ditjen Badilag,” ujar Craig dan Kadafi.
Pelatihan peningkatan putusan itu nantinya berusaha mengkaji putusan pengadilan dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan. Topik-topik krusial dipilih untuk dibahas dalam pandangan para ahli. Kajian perbandingan dengan international best practices juga dilakukan.
Pelatihan ini selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas putusan, juga bertujuan untuk membiasakan diskursus atau perdebatan hukum yang argumentatif, bertanggungjawab, dan didukung oleh data-data yang kuat di kalangan komunitas hukum Indonesia. Diharapakan kedepan pertimbangan hukum yang dikonstruksi hakim dalam putusannya semakin meningkat kualitasnya.
“Kita tetap melanjutkan program-program yang telah berjalan dengan baik seperti pemanfaatan IT, pelayanan publik dan program justice for the poor,” jelasnya.
(Achmad Cholil | Rahmat Arijaya)