Dirjen Badilag: Tahun 2017 adalah Tahun yang Berat

Jakarta l badilag.mahkamahagung.go.id

Mengawali tahun anggaran 2017, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengadakan rapat koordinasi untuk mengevaluasi kinerja tahun lalu dan mempersiapkan kinerja tahun ini. Dipimpin oleh Dirjen Badilag Drs. H. Abdul Manaf, M.H., pertemuan internal itu berlangsung di ruang rapat utama Badilag, Senin (9/1/2017).

Di hadapan para pejabat eselon II, III dan IV, Dirjen Badilag memproyeksi, tahun ini merupakan tahun yang tidak ringan. “Tahun 2017, tahun yang berat. Anggaran kita berkurang, tapi program dan kegiatan semakin banyak,” ujarnya.

Tahun ini, Ditjen Badilag mendapat alokasi anggaran Rp67 miliar atau sama dengan anggaran tahun lalu. Dibandingkan dengan anggaran tahun 2015, jumlah tersebut berkurang cukup signifikan. Kala itu anggaran Badilag hampir mencapai Rp75 miliar.

Perbandingan DIPA 04 Selama Enam Tahun Terakhir

 

 

Anggaran sebesar Rp67 miliar itu tidak digunakan Badilag sendiri. Sebagian di antaranya untuk 29 pengadilan tingkat banding dan 359 pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama.

Pagu Badilag akan digunakan untuk kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya; pengembangan tenaga teknis peradilan agama; peningkatan manajemen peradilan agama; dan peningkatan ketatalaksanaan perkara kasasi dan peninjauan kembali, serta kesyariahan.

Sementara itu, pagu untuk satker-satker di lingkungan peradilan agama digunakan untuk layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan, posbakum, dan monitoring-evaluasi adminstrasi kepaniteraan.

Meski alokasi anggaran untuk Badilag tidak meningkat, Dirjen Badilag menegaskan, Badilag tetap berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada aparatur peradilan agama, baik dalam hal pengelolaan tenaga teknis, penyiapan regulasi, pemberian bimbingan,  maupun hal-hal lainnya.

Realisasi anggaran maksimal

Pada tahun 2016, kinerja Badilag sesuai harapan. Salah satu indikasinya ialah realisasi anggaran yang sangat maksimal.

“Serapan anggaran kita lebih dari 97 persen. Berdasarkan laporan yang saya terima, sampai saat ini serapan kita merupakan yang tertinggi di antara seluruh eselon I di MA,” kata Sekretaris Ditjen Badilag H. Tukiran, S.H., M.M.

Di antara empat unit kerja eselon II di Badilag, yang serapan anggarannya tertinggi adalah Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, kemudian disusul Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Agama, dan Sekretariat Ditjen Badilag.

Tingginya serapan anggaran Badilag tahun lalu, menurut Sekretaris Ditjen Badilag, menandakan pelaksanaan kinerja sesuai dengan perencanaan. “Itu artinya perencanaan dan pelaksanaan kinerja berjalan baik,” tandasnya.

Ia menambahkan, meskipun beberapa kali Badilag melakukan revisi anggaran, hal itu merupakan hal yang wajar. Saat ini, revisi anggaran tidak bisa dielakkan, baik karena ada penghematan anggaran maupun karena ada sebab-sebab lain.

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Dr. H. M. Fauzan, S.H., M.H. bersyukur, unit kerja yang dipimpinnya dapat merealisasikan anggaran nyaris 100 persen.

“Anggaran kami sebenarnya masih sangat kurang, terutama untuk membiayar biaya mutasi tenaga hakim dan kepaniteraan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Dr. H. Hasbi Hasan, M.H. lebih menekankan tercapainya output dan outcome ketimbang realisasi anggaran.

“Bagi kami, serapan anggaran itu penting, tapi yang lebih penting adalah output dan outcome-nya. Fokus kami, bagaimana agar program-program kita semata-mata bisa dirasakan grassroot, teman-teman di peradilan agama,” ia menegaskan.

[hermansyah]