Akhir Tahun, Badilag Mereview dan Mempreview Kinerja
Cikarang l Badilag.net
Selama tiga hari, Senin-Rabu (15-17/12/2014), Badilag menyelenggarakan rapat koordinasi di Cikarang. Rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk mereview kinerja selama 2014 dan mempreview rencana kerja 2015.
Sebanyak 80 orang mengikuti kegiatan ini, mulai dari Dirjen, para pejabat eselon II, III, dan IV, serta para pelaksana. Mereka berasal dari empat unit kerja eselon II di Badilag ditambah dengan Panitera Muda Perdata Agama dan para asisten hakim agung di Kamar Agama.
Rapat koordinasi ini dibagi menjadi rapat komisi dan rapat pleno. Rumusan rapat tiap-tiap komisi dibawa ke rapat pleno untuk dijadikan bahan pengambilan kebijakan.
Ada enam komisi yang dibentuk, yaitu Komisi Sekditjen, Komisi DitbinGanis, Komisi Ditbinadmin, Komisi Ditpratalak, Komisi Pemberkasan Perkara Kasasi dan PK, dan Komisi Penerjemahan KHES ke Bahasa Arab dan Inggris.
Empat komisi yang nomenklaturnya sesuai dengan unit-unit kerja eselon II di Badilag itu dibagi lagi menjadi empat sub-komisi, yaitu Sub-Komisi Evaluasi Kinerja dan Laporan Tahunan, Sub-Komisi Evaluasi SOP, Sub-Komisi Evaluasi SKP, dan Sub-Komisi Perencanaan Program Kerja.
Ketika membuka kegiatan ini sekaligus memberi pengarahan, Plt Dirjen Badilag Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. mengatakan bahwa menjelang akhir tahun, kinerja Badilag terlihat dari jumlah anggaran yang terserap dan output yang dihasilkan.
Hingga pertengahan Desember ini, dari anggaran Rp 44,7 miliar yang dialokasikan untuk Badilag tahun 2014, yang terserap mencapai 93 persen.
“Tahun lalu serapang kita 97,2 persen. Tolong tahun ini minimal sama dengan tahun lalu. Jangan sampai kita ranking tiga. Kita bisa ranking dua,” kata Purwosusilo.
Tahun lalu, unit kerja eselon I di MA yang serapan anggarannya tertinggi adalah Bawas. Badilag ada di nomor dua. Saat ini, serapan anggaran tertinggi ada pada Kepaniteraan MA. Badilag lagi-lagi, untuk sementara, berada di peringkat dua.
Tidak sekadar mengingatkan pentingnya serapan anggaran, Purwosusilo juga mengajak peserta rapat koordiasi dengan mencermati output dan outcome seluruh program dan kegiatan Badilag selama 2014.
“Harusnya anggaran, output dan outcome sejajar. Tolong, kegiatan yang belum dilaporkan segera dilaporkan,” ujarnya.
Soal SKP, Purwosusilo ingin memastikan seluruh pejabat dan pegawai Badilag sudah menyusun SKP. Ia juga berharap seluruh aparatur peradilan agama, baik tenaga teknis maupun non-teknis, sudah membuat SKP.
“SKP itu wajib dan sangat penting sebagai landasan penilaian. Sebab, sekarang sudah tidak pakai DP3,” ia menegaskan.
Mengenai SOP, Purwosusilo memaparkan bahwa seluruh satker di lingkungan peradilan agama sudah memiliki berbagai SOP. Sayangnya, berbagai SOP yang ada belum sepenuhnya dilaksanakan. Di samping itu, banyak yang belum mengevaluasi SOP.
“Sekarang BPK mengadakan audit kinerja dan keuangan di wilayah Jakarta, Bandung, Surabaya dan Mataram. Rata-rata SOP jadi masalah,” ungkapnya.
Ia pun meminta agar seluruh unit kerja di Badilag mencermati kembali SOP yang telah dibuat untuk memastikan SOP itu sudah dilaksanakan atau belum, dan apakah SOP itu perlu direvisi atau tidak.
Selaku hakim agung, Purwosusilo juga mengingatkan pentingnya pemberkasan perkara kasasi dan PK dengan menggunakan teknologi informasi agar hasilnya lebih efektif dan efisien.
Khusus mengenai penerjemahan KHES ke dalam bahasa Arab dan Inggris, Sekditjen Badilag H. Tukiran, S.H., M.M. mengatakan bahwa KHES versi bahasa Arab sudah ada, namun perlu disempurnakan lagi. Sementara penerjemahan KHES ke bahasa Inggris masih dalam tahap awal.
[hermansyah]