Berkat ‘Jamaah Lele’, PA Jakarta Utara Raih Sertifikat ISO
Jakarta l Badilag.net
Pengadilan Agama Jakarta Utara akhirnya menerima Sertifikat ISO 9001:2008, setelah sekitar tiga bulan berupaya menerapkan standar sistem manajemen mutu.
Sertifikat itu diserahkan oleh lembaga Integrated Assessment Service, Jumat (15/1/2016), dalam seremoni di Aula PA Jakarta Utara yang dihadiri pimpinan Ditjen Badilag dan para pemangku kepentingan bidang hukum di wilayah Jakarta.
Atas raihan ini, PA Jakarta Utara menjadi PA ke-3 di wilayah DKI Jakarta yang berhasil meraih Sertifikat ISO 9001:2008, setelah PA Jakarta Selatan dan PA Jakarta Pusat. PA Jakarta Utara sekaligus menjadi satu di antara 14 pengadilan di lingkungan peradilan agama yang telah meraih Sertifikat ISO.
Dirjen Badilag Drs. H. Abdul Manaf, M.H.—yang pernah menjadi Wakil Ketua dan kemudian Ketua PA Jakarta Utara—turut bahagia dan bangga.
“Selamat kepada keluarga besar PA Jakarta Utara. Prestasi yang telah diraih agar terus dipertahankan dan ditingkatkan,” ujarnya.
Ketua PA Jakarta Utara H. Achmad Zainullah, S.H., M.H. mengungkap kunci sukses satuan kerja yang dipimpinnya sehingga berhasil meraih Sertifikat ISO dalam waktu relatif singkat.
Menyadari bahwa menerapkan standar sistem manajemen mutu sembari melaksanakan tugas pokok sehari-hari merupakan pekerjaan yang tidak gampang, segenap aparatur PA Jakarta Utara menambah durasi kerjanya. Setelah jam pulang kerja, sebagian di antara mereka tetap di kantor hingga malam untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan.
“Kami punya jamaah lele. Kenapa kami sebut jamaah lele? Kami sering lembur dan kalau lembur, makanannya selalu lele. Alhamdulillah, kami sekarang berhasil meraih Sertifikat ISO,” ujarnya.
Karena itulah, mantan Ketua PA Tuban itu sangat berterima kasih kepada seluruh aparatur PA Jakarta Utara, dari wakil ketua hingga tenaga honorer, yang telah kompak dan bekerja keras tiada lelah untuk menggapai prestasi yang membanggakan ini.
“Termasuk tenaga honorer, meskipun saya tahu gajinya tidak seberapa, tapi punya komitmen dan integritas. Semoga diangkat jadi PNS semua,” ujarnya.
Terima kasih juga ia sampaikan kepada Ditjen Badilag yang telah menetapkan PA Jakarta Utara sebagai satu di antara 11 PA yang dijadikan pilot project penerapan standar sistem manajemen mutu di lingkungan peradilan agama tahun 2015.
Ketua PTA Jakarta Dr. H. Khalilurrahman, S.H., M.H. mengapresiasi prestasi PA Jakarta Utara dan berharap agar dua PA lainnya di wilayah hukum PTA Jakarta segera menyusul. Dua PA tersebut adalah PA Jakarta Timur dan PA Jakarta Barat.
“Masih ada dua PA lagi. Tidak ada istilah terlambat. Lebih baik dapat, walaupun telat,” tuturnya..
Ketua PTA yang tahun depan mengakhiri pengabdiannya itu mengingatkan, untuk meraih Sertifikat ISO diperlukan kemauan yang kuat.
“Soalnya bukan mampu atau tidak mampu. Di mana ada kemauan, di sana ada jalan,” ia menegaskan.
Memudahkan kaderisasi
PA Jakarta Utara sebenarnya telah resmi dinyatakan berhak memperoleh Sertifikat ISO pada 29 Desember 2015. Sebelumnya, pada 23 Desember, dilakukan audit eksternal oleh pihak konsultan, setelah pada 16-19 Desember pihak PA Jakarta Utara mengadakan audit internal.
Teguh Santoso, pimpinan Integrated Assessment Service, mengatakan bahwa sesungguhnya tidak sulit meraih Sertifikat ISO, jika sebuah organisasi mampu membuat quality objective atau sasaran mutu yang sesuai dengan tujuan organisasi.
“Kalau tidak paham tujuan organisasi, ISO jalan ke utara, padahal tujuan organsisai ke selatan,” ujarnya.
Di PA Jakarta Utara, berdasarkan penilaiannya, penerapan standar manajemen mutu mudah diterapkan. “Karena tujuannya jelas, yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tandasnya.
Setelah berhasil meraih Sertfikat ISO, menurut Teguh, berarti kinerja dan pelayanan PA Jakarta Utara sekarang berstandar internasional.
Manfaatnya sangat nyata. Yang paling terasa, organiasi menjadi lebih profesional karena seluruh unsur di dalamnya bekerja secara maksimal sesuai bidangnya masing-masing dan serba terukur.
“Yang saya lihat, ada perbaikan layanan. Cara menghitungnya objektif. Misalnya untuk mengurus akta cerai. Kalau dikatakan satu hari, ya harus satu hari,” tuturnya.
Pengukuran kinerja itu dimulai dengan membuat pedoman-pedoman kerja yang dibahas bersama, lalu ditetapkan oleh manajemen puncak. Pelaksanaan berbagai pedoman kerja itu lantas diukur. Dari situ dapat diketahui, apa yang tertutang dalam pedoman-pedoman itu tercapai atau tidak.
“Kalau belum tercapai, lumrah saja. Tapi harus ada analisis, kenapa tidak tercapai? Mau tidak mau, harus terbiasa menganalisis,” ujarnya.
Manfaat berikutnya ialah memudahkan kaderisasi. Ini karena organisasi tidak bergantung pada individu-individu tertentu. Seluruh individu dalam organisasi harus melaksanakan siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action).
Manfaat lainnya, organisasi menjadi lebih akuntabel, karena semuanya dapat dihitung dan dipertanggungjawabkan.
Ke depan, Teguh Santoso mengharapkan agar kinerja dan pelayanan di PA Jakarta Utara dan pengadilan-pengadilan lainnya lebih didukung dengan teknologi. Ini, menurutnya, menjadi tugas organisasi di pusat yang membawahi organisasi-organisasi di daerah.
“ISO sebenarnya tidak mempermasalahkan manual atau TI, tapi lebih baik jika semua serba terkomputerisasi,” tuturnya.
Selain itu, ia menyarankan agar perbaikan layanan terus dilakukan, sehingga PA Jakarta Utara mampu memenuhi tuntutan masyarakat.
Ia mengingatkan, Sertifikat ISO berlaku selama tiga tahun. “Tahun depan ada surveillance audit atau audit pengawasan, agar sesuai dengan relnya,” tuturnya.
[hermansyah]