Pentingnya Transparansi Anggaran di Website
Oleh: Irsyadi, M.Ag
(Wakil Sekretaris PTA Palembang)
Sambutan Ketua PTA Palembang Drs.Yasmidi,SH Saat Pelantikan Wakil Sekretaris PTA Palembang
INNA AL MALA HUDHURU AL ‘UYUN
( Sesunguhnya Kemilau Harta Membuat Mata Terbelalak)
Ungkapan di atas disampaikan oleh Drs. H. Matardi. E, SH, MHI (mantan Ketua PTA Padang) ketika kami mengikuti pendidikan Panitera Pengganti pada tahun 2004 di Pengadilan Tinggi Agama Padang. Begitu beliau tekankan sekali agar kita selalu berhati-hati berhadapan dengan masyarakat pencari keadilan yang selalu menggunakan berbagai cara, kadang kala menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada kita.
Disamping itu, imbuh beliau, masalah anggaran yang ada pada masing-masing satker yang juga rawan dan mudah untuk disalahgunakan bila mana tidak ada filter dan menagemen yang baik serta transparansi sebagai ukuran pertanggungjawaban publik.
Ungkapan tersebut mengingatkan kami ketika dilantik menjadi Wasek PTA Palembang pada tanggal 8 April 2013 oleh Bapak Ketua PTA Palembang Drs. Yasmidi, SH. Dalam sambutannya beliau sangat menekankan pentingnya keterbukaan anggaran dan menggaris bawahi bukan dalam arti anggaran yang selama ini tidak tepat sasaran dan sebagainya dan malah beliau sangat mengapresiasi kelincahan, kepiawaian dan kecerdasan wasek PTA Palembang serta jajaran di bawahnya dalam meng-adon dan merealisasikan anggaran.
Memang apa yang disampaikan oleh Ketua PTA Palembang benar. Publikasi anggaran atau keterbukaan anggaran masih banyak terlupakan oleh satker-satker seluruh wilayah Indonesia di bawah Mahkamah Agung RI. Padahal keterbukaan anggaran ini sebuah kemestian yang diamanahkan dan disampaikan oleh Mahkamah Agung RI dalam setiap kali penyusunan anggaran agar selalu mempublikasikan lewat situs masing-masing.
Perkembangan terakhir menunjukan bahwa satker-satker yang berada di bawah Mahkamah Agung RI termasuk pengadilan tingkat banding sudah mulai menampilakan di website-nya masing-masing.
Transparansi akan mendorong institusi lebih ber-marwah dan dipercaya oleh publik serta individu-individu yang berada di dalam institusi tersebut menjadi icon terhadap keberhasilan institusi tersebut.
Ada beberapa hikmah yang diperoleh dengan transparansi. Keterbukaan anggaran ke publik memberikan makna sempurna terhadap pelaksanaaan transaksi yang dilakukan. Karena sebaik apapun transaksi atau realisasi anggaran yang dilaksanakan akan tetap mengandung fitnah, bila kita lupa men-eksposnya atau mempublisnya serta bukti pertanggungjawabannya maka ruang-ruang polemik penafsiran serta pemikiran akan selalu menghiasi dan tidak bisa dihindari. Itulah sebabnya mungkin dalam mazhab Maliki bahwa i’lan dalam walimatur urf (publikasi akad nikah ) itu wajib hukumnya.
Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada Bab II tentang Prinsip-prinsip Pengadaan berbunyi menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. Efesien
b. Efektif
c. Transparan
d. Terbuka
e. Bersaing
f. Adil/tidak diskriminatif dan
g. Akuntabel
Efesien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan mamfaat yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu setiap Satker dalam penyusunan anggaran telah menginventarisir dengan seksama terhadap kebutuhan pokok Satker tersebut dan membuat matrik kegiatan hal mana tidak boleh lari dari maktrik yng telah ditetapkan tersebut.
Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Artinya seluruh belanja Barang/Jasa mesti diketahui oleh publik dalam wilayah Republik Indonesia oleh karena itu seluruh belanja Barang /Jasa Pemerintah wajib dipublikasikan kedalam situs yang disediakan untuk itu, minimal ke dalam website satker masing-masing. Dan malah transparansi anggaran ini sudah menjadi penekanan dan kewajiban yang harus dimulai dari PTA Palembang dan diikuti oleh seluruh satker dibawahnya.
Terbuka, berarti pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehinggaa dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa
Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.
Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapatdipertanggung jawabkan.
Dengan selalu berpegang kepada prinsip-prinsip di atas, tidak mustahil cita-cita Mahkamah Agung RI untuk keluar dari penilaian WDP (Wajar Dengan Pengecualian) menuju WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) akan terwujud.
Imam Abu Hanifah pernah mengatakan “anta rijal wa ana rijal”. Maksudnya orang bisa kenapa kita tidak?