
PONTIANAK – Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pontianak resmi memperluas jangkauan sinergi kelembagaan dengan menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) bersama sejumlah instansi vertikal dan organisasi kemasyarakatan perempuan di Kalimantan Barat, Selasa (17/11/2026) siang.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 13.00 WIB tersebut merupakan rangkaian puncak setelah pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) antara PTA Pontianak dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat pada pagi harinya. Penandatanganan kerja sama strategis ini dibagi ke dalam tiga sesi utama guna memperkuat pelayanan hukum, perlindungan perempuan dan anak, serta tata kelola pertanahan dan perwakafan di wilayah Kalimantan Barat.

Pada sesi pertama, Ketua PTA Pontianak, Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag., menandatangani MoU bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Dr. Emilwan Ridwan, S.H., M.H.. Kerja sama ini menjadi payung hukum konkret dalam mengawal efektivitas eksekusi putusan peradilan agama, pemenuhan hak nafkah anak pascaperceraian, hingga pelayanan identitas hukum terpadu.
Selanjutnya pada sesi kedua, PTA Pontianak menjalin kolaborasi lintas sektor bersama tiga instansi strategis, yakni Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili Nurhadi Putra, A.Ptnh., M.M.; Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili Dr. H. Muhajirin Yanis, M.Pd.I.; serta Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili Pol. (Purn.) Drs. H. Andi Musa, S.H., M.H..
Komitmen penguatan akses keadilan dan perlindungan kelompok rentan semakin diperkokoh pada sesi ketiga melalui penandatanganan MoU bersama enam organisasi perempuan dan cendekiawan di Kalimantan Barat, meliputi:
- Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalimantan Barat (Elisa Halim, S.H.);
- Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Kalimantan Barat (Yumi Harti, S.Par.);
- Ikatan Cendekiawan Muslim Perempuan Indonesia (ICMPI) Organisasi Wilayah Kalimantan Barat (Dra. Hj. Marti A. Majid, M.S.I.);
- Nasyiatul Aisyiyah Kalimantan Barat (Eny Rahmiani, S.Pd.);
- Aliansi Perempuan Indonesia (ALPIND) Kalimantan Barat; serta
- Pimpinan Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kalimantan Barat.

Acara penandatanganan yang diiringi penyerahan plakat kepada masing-masing mitra kerja sama ini turut diisi dengan sambutan dari para pimpinan lembaga mitra, Ketua PTA Pontianak, serta perwakilan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.
Melalui kolaborasi multipihak yang melibatkan unsur penegak hukum, kementerian/lembaga pemerintah, hingga jaringan organisasi perempuan seperti ALPIND dan Fatayat NU, PTA Pontianak berharap edukasi hukum keluarga serta pendampingan hak-hak perempuan dan anak dapat menjangkau lapisan masyarakat paling bawah secara merata di seluruh Kalimantan Barat.