Upacara Gabungan Peringatan HUT MA Ke-80 Tahun 2025 Warga Peradilan Bangkinang

hutma1908251.jpg

Bangkinang | www.pa-bangkinang.go.id

Bangkinang – Selasa, 19 Agustus 2025, warga peradilan Bangkinang yang terdiri dari Pengadilan Agama (PA) Bangkinang dan Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang melaksanakan Upacara Gabungan Peringatan HUT Mahkamah Agung RI ke-80 Tahun 2025. Kegiatan berlangsung khidmat di halaman depan PN Bangkinang pada pukul 08.00 WIB.

hutma1908252.jpg  hutma1908253.jpg

Pada kesempatan ini, Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I., M.A., Ketua PA Bangkinang, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Upacara turut dihadiri oleh Wakil Ketua PN Bangkinang, para hakim, pejabat fungsional dan struktural, staf, CPNS, hingga PPNPN dari kedua lembaga peradilan.

hutma1908254.jpg

Dalam amanatnya, Inspektur Upacara membacakan pidato resmi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., yang menekankan tema HUT MA ke-80, yakni “Pengadilan Bermartabat, Negara Berdaulat”.

hutma1908255.jpg

Beliau menyampaikan bahwa usia 80 tahun Mahkamah Agung merupakan tonggak sejarah panjang sebagai pengawal tegaknya hukum dan keadilan. “Pengadilan yang bermartabat adalah pengadilan yang menjaga independensi, menegakkan integritas, dan memberikan keadilan secara adil dan setara kepada siapa pun. Sebaliknya, ketika martabat pengadilan goyah karena intervensi, korupsi, atau penyimpangan, maka kedaulatan negara pun ikut terguncang,” tegasnya.

hutma1908256.jpg

Usai membacakan amanat Ketua Mahkamah Agung, Dr. Hasan Nul Hakim juga menegaskan komitmennya di hadapan seluruh peserta upacara:

“Momentum peringatan HUT Mahkamah Agung ke-80 ini harus kita jadikan pijakan untuk memperkuat integritas dan pelayanan peradilan di Bangkinang. Mari kita bersama-sama menjaga marwah lembaga, memberikan pelayanan yang profesional, dan memastikan masyarakat benar-benar merasakan keadilan yang kita tegakkan.”

hutma1908257.jpg

Upacara gabungan ini ditutup dengan doa bersama untuk kejayaan bangsa dan semakin kokohnya peran Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir keadilan rakyat Indonesia. (ES/TimITPaBkn)