Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Pengadilan Agama Ciamis menjalin kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Ciamis melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Pasca Putusan Pengadilan. Bertempat di Aula Setda Kab. Ciamis, kegiatan penandatanganan MoU ini juga dilaksanakan serentak dengan 2 agenda lainnya yaitu Deklarasi Damai Pilkades Tahun 2026 dan Rapat Koordinasi Pemkab Ciamis Bulan November 2026.
Penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antarlembaga, khususnya dalam memastikan tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat yang telah memperoleh putusan pengadilan. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan terlaksananya pertukaran, pemutakhiran, serta validasi data kependudukan pasca putusan pengadilan sehingga perubahan data kependudukan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran data dan validasi data kependudukan pasca putusan pengadilan, serta fasilitasi penerbitan dokumen administrasi kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Melalui kerja sama ini, diharapkan proses penyesuaian dokumen kependudukan setelah adanya putusan pengadilan dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Perjanjian kerja sama tersebut berlaku untuk jangka waktu tiga tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jangka waktu ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pelaksanaan koordinasi dan sinergi yang berkelanjutan antara Pengadilan Agama Ciamis dan Disdukcapil Kabupaten Ciamis.
Melalui kerja sama ini, Pengadilan Agama Ciamis terus berupaya menghadirkan pelayanan peradilan yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setelah putusan pengadilan dijatuhkan. Sinergi dengan Disdukcapil Kabupaten Ciamis diharapkan mampu mendukung terwujudnya pelayanan publik yang terpadu, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.