20261119 103723 01

Gambar 1. Suasana Diskusi forum FKP

KUNINGAN - Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif, Pengadilan Agama (PA) Kuningan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Rabu, 18 November 2026. Bertempat di Media Center PA Kuningan, kegiatan ini diikuti oleh sekitar 45 peserta yang terdiri dari berbagai elemen pemangku kepentingan.

Turut hadir dalam forum tersebut Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kuningan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kuningan, perwakilan dari Pengadilan Negeri Kuningan, para Advokat, serta jajaran Hakim dan pejabat kepaniteraan PA Kuningan. Kehadiran lintas sektor ini menjadi bukti nyata sinergi yang solid dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan.

Landasan Hukum dan Tujuan Forum

Forum Konsultasi Publik merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan aturan tersebut, FKP didefinisikan sebagai kegiatan dialog, diskusi, dan pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan dengan publik. Tujuannya tak lain agar kedua belah pihak memperoleh pemahaman yang sama serta menemukan solusi bersama atas berbagai permasalahan yang ada dalam pelayanan publik.

Ketua PA Kuningan, Syafruddin, menyampaikan bahwa FKP ini menjadi wadah bagi institusinya untuk "berkaca" dan mendengar langsung keluhan, saran, maupun harapan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan. "Kami ingin memastikan bahwa setiap layanan yang kami berikan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi standar administratif," ujarnya.

20261119 103723 02

Gambar 2 Tema FKP

Menyoroti Persoalan Layanan, Termasuk Variasi Amar Penetapan Asal Usul Anak

Dalam sesi diskusi interaktif yang berlangsung hangat dipandu oleh Panitera PA Kuningan Siti Juariah, S.Ag., berbagai masalah dan tantangan nyata di lapangan muncul ke permukaan. Selain isu sinkronisasi data kependudukan dan kendala teknis e-Court, forum ini juga menyoroti persoalan substantif yang kerap menjadi ganjalan di masyarakat, yakni variasi amar penetapan dan pertimbangan Hakim dalam perkara asal usul anak.

Perwakilan Dinas Dukcapil mengungkapkan bahwa pihaknya kerap menerima penetapan dari Pengadilan Agama dengan redaksi amar yang beragam. Ada yang menetapkan anak sebagai "anak sah", "anak kandung", "anak biologis", hingga penggunaan terminologi lain yang berbeda-beda. Variasi ini, menurut mereka, terkadang menyulitkan proses verifikasi dan pencatatan di Dukcapil, terutama karena harus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 49 UU Adminduk mengatur tentang Pengesahan Anak, yaitu pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, namun pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya belum sah menurut hukum negara. Sementara Pasal 50 mengatur tentang Pengakuan Anak, yakni pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, atas persetujuan ibu kandung, dan hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara.

Dalam praktiknya, perbedaan penafsiran atas kedua pasal ini melahirkan disparitas dalam pertimbangan hakim. Mimisalnya, menemukan bahwa dua penetapan atas kasus yang sama dapat menghasilkan amar berbeda: satu hakim berpedoman pada hukum Islam yang menasabkan anak dari perkawinan fasid kepada orang tuanya, sementara hakim lain melakukan terobosan progresif dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan hak bagi anak biologis untuk mencari ayah biologisnya. Faktor penyebabnya pun beragam, mulai dari independensi hakim, perbedaan interpretasi hukum, hingga penerapan asas yang berbeda.

Ketua PA Kuningan menanggapi hal ini dengan menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong keseragaman pemahaman di internal hakim, tanpa menafikan independensi dalam memutus perkara. "Kami akan memfasilitasi diskusi dan kajian bersama agar pertimbangan hukum yang diambil tetap berpijak pada koridor peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak," ujarnya. Ia juga menyambut baik masukan Dukcapil dan berkomitmen untuk menyusun format komunikasi yang lebih intensif, sehingga setiap penetapan yang dikeluarkan dapat langsung dipahami dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

Harapan dan Komitmen Tindak Lanjut

20261119 103723 03

Gambar 3 Foto Bersama Perwakilan Kemenag, Disdukcapil, Pengadilan Negeri, Advokad

Sesuai amanat Permen PANRB Nomor 16 Tahun 2017, hasil dari Forum Konsultasi Publik ini akan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Janji Perbaikan Pelayanan Publik. Dokumen ini menjadi komitmen resmi PA Kuningan untuk menindaklanjuti setiap masukan yang diterima, termasuk persoalan variasi amar penetapan asal usul anak.

Menutup forum, Ketua PA Kuningan menyampaikan harapannya agar masukan yang terkumpul hari ini tidak berhenti menjadi catatan, melainkan segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata. "Harapan kami, melalui forum ini kita dapat merajut benang merah yang selama ini mungkin terlepas. Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan, mempercepat proses layanan, dan mempermudah akses informasi. Ke depan, PA Kuningan akan terus membuka ruang dialog seperti ini agar pelayanan kami semakin prima dan bebas dari praktik korupsi," pungkasnya.

Para peserta pun menyambut baik inisiatif ini. Mereka berharap Forum Konsultasi Publik dapat menjadi agenda rutin, sehingga koordinasi antar-instansi semakin erat dan masyarakat Kabupaten Kuningan dapat merasakan keadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

🤝 Bersinergi Melayani, Hadir Memberikan Kepastian Hukum

Pengadilan Agama KuninganMandiri, Aman, Nyaman, Transparan, Akuntabel, Profesional