Martapura – Pengadilan Agama Martapura Kelas IA menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan tema “Perceraian PNS, TNI dan POLRI: Mekanisme dan Akibat Hukumnya, Termasuk Pembagian Sepertiga Gaji” pada Kamis, 29 Oktober 2026. Penyelenggaraan FKP tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.
Kegiatan diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pengadilan Agama Martapura dan Polres Banjar sebagai bentuk penguatan koordinasi dan kerja sama antarlembaga. Forum tersebut dihadiri Kapolres Banjar beserta jajaran, perwakilan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar melalui Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan SDM, unsur Kodim 1006-06/Martapura, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Banjar, BKPSDM, DP3AKB, Disdukcapil, perwakilan PERADI Kalimantan Selatan, serta jajaran aparatur Pengadilan Agama Martapura.
Ketua Pengadilan Agama (PA) Martapura, H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag., M.H., dalam sambutannya menyampaikan harapan agar forum ini menjadi ruang diskusi yang konstruktif untuk menyamakan pemahaman mengenai kewenangan masing-masing instansi serta merumuskan langkah konkret terkait mekanisme dan akibat hukum perceraian aparatur negara.
Pada sesi pemaparan materi, H. Yayan menjelaskan bahwa proses perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit TNI, dan anggota Polri memiliki ketentuan khusus yang berbeda dari masyarakat umum. Selain tunduk pada hukum perkawinan, aparatur negara juga wajib mematuhi regulasi internal instansi masing-masing.
Ketua PA Martapura menjelaskan bahwa PNS dan anggota Polri yang berkedudukan sebagai penggugat wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada atasan. Sementara itu, apabila berkedudukan sebagai tergugat, dokumen yang harus dipenuhi berupa surat keterangan dari atasan. Apabila dokumen tersebut belum diperoleh, persidangan akan ditunda selama enam bulan yang selanjutnya diberitahukan oleh pengadilan kepada atasan langsung pihak yang bersangkutan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020).
Bagi PNS, ketentuan perceraian antara lain mengacu pada PP Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990. Adapun prajurit TNI dan anggota Polri tunduk pada ketentuan kedinasan masing-masing. H. Yayan juga menambahkan bahwa peraturan a quo mengatur pembagian gaji PNS pria yang menceraikan istrinya dengan porsi sepertiga untuk mantan istri, sepertiga untuk anak, dan sepertiga untuk PNS yang bersangkutan, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.
Mengenai pelaksanaannya, SEMA Nomor 2 Tahun 2019 memberikan ruang bagi Pengadilan Agama untuk mencantumkan ketentuan pembagian gaji tersebut dalam amar putusan secara deklaratoir. Adapun pelaksanaannya menjadi kewenangan instansi tempat PNS yang bersangkutan bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sesi pemaparan berlangsung interaktif melalui diskusi dan tanya jawab bersama para peserta. Sekretaris PA Martapura, Hj. Rahmaturrabbaniah, S.H.I., M.M., bertindak sebagai moderator dalam kegiatan tersebut. Pada forum tersebut turut membahas hak-hak yang timbul akibat perceraian berdasarkan hukum perkawinan, meliputi nafkah iddah, mut’ah, nafkah anak, dan penyelesaian harta bersama. Selain itu, penegasan bahwa ketentuan pembagian sepertiga gaji memiliki ruang lingkup penerapan tersendiri dan tidak serta-merta berlaku apabila istri yang berstatus PNS mengajukan gugatan cerai. Meskipun demikian, pemenuhan hak-hak pascaperceraian tetap perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan keadaan masing-masing perkara.
Ketua PA Martapura menekankan bahwa aparatur negara perlu memahami seluruh ketentuan yang mengatur perceraian, baik dari sisi hukum perkawinan maupun aturan kedinasan.
“Selain mengikuti hukum perkawinan, aparatur negara juga wajib mematuhi regulasi internal instansi masing-masing,” jelas Yayan.
Melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini, Pengadilan Agama Martapura berharap keterbukaan informasi dan koordinasi antarlembaga semakin meningkat, sehingga masyarakat, khususnya aparatur negara yang menghadapi persoalan rumah tangga, dapat memperoleh pemahaman hukum yang benar dan kepastian mengenai prosedur serta akibat hukum perceraian.